by

PT Abadi Perdana Jaya Terancam Dipolisikan

Ambon, BKA- PT Abadi Perdana Jaya yang bergerak dibidang jasa konstruksi, terancam akan dipolisikan puluhan pekerja proyek pembangunan Talud di Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

Puluhan pekerja yang terlibat pada proyek APBD tahun 2020 sebesar Rp 12 miliar lebih itu, merasa kesal karena upah kerja yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan, antara pihak pekerja dengan penanggung jawab proyek, Alex Rahakbau alias Asun sebagai pihak perusahan.

Hingga proyek dirampungkan pada Juni 2020 lalu itu, upah kerja yang diberikan baru sebesar kurang lebih Rp 200 juta, dari yang harus dibayar sebesar Rp 463.500.000 bagi 49 pekerja.

“Saya sebenarnya juga lagi pusing, mau bayar pekerja bagaimana. Karena masalanya terlalu panjang. Apa lagi orang yang dihubungi, Hp-nya juga tidak aktif lagi. Jadi rencana, kita akan polisikan Asun Rahakbau, setelah kita tahu posisinya dimana dulu. Mau cari dia dimana, dia selalu menghindar,” ungkap ketua pekerja, Feby Karubun, yang dihubungi via selulernya, Rabu (31/3).

PT Abadi Perdana Jaya, kata Karubun, sebenarnya bukan perusahan milik Rahakbau. Tapi hanya menggunakan nama perusahan PT Abadi Perdana Jaya untuk pelaksanaan proyek. Sehingga perjanjian kerja dengan pihak pekerja juga terkesan tidak resmi. Para pekerja terkesan dijebak dalam sistim kontrak kerja.

“Waktu kerja sudah selesai,saya telepon dia (Rahakbau). Langsung saya diancam dengan keras, kalau saya peras dia habis-habisan. Tapi saya jawab, peras gimana. Kan sudah ada perjanjian, meskipun tidak secara tertulis. Ini semua karena saling percaya saja, tapi koq kenapa dia bilang perjanjiannya bukan Rp 900 ribu per meter tinggi, tapi nilainya Rp 300 ribu. Tapi kesepakatan Rp 900 ribu sebenarnya. Itu disampaikan langsung Rahakbau yang disaksikan tiga rekan pekerja lainnya,” ujar Karubun.

Selain itu, dia mengaku, terjebak dengan ulah Rahakbau saat meminta panjar atau DP pertama sebesar Rp 35 juta. “Saat itu sudah malam. lokasinya di dalam kios kecil yang agak gelap. Tanpa membaca, saya langsung menandatangi kwitansi yang didalamnya tertulis angka Rp 300 per meter. Padahal itu bukan perjanjian kontrak kerja, tapi kwitansi pengambilan panjar kerja,” ungkap Karubun.

Sebagai orang yang berpengalaman dan sering melakukan pekerjaan proyek, baik di dalam maupun luar daerah, bahwa setiap kontrak kerja atau SPK harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari pihak perusahan. Kesepakatan itu dilakukan di kantor perusahan.

Tapi kesepakatan yang terjadi antara Karubun dengan Rahakbau, dibuat bukan atas nama perusahan. Tapi dalam bentu kwitansi panjar kerja, yang didalamnya bertulis nilai kontrak kerja sebesar Rp 300 ribu per meter.

“Namanya belum ada kesepakatan kerja. Kita sudah bikin ikatan kontrak kerja dengan perusahan, dengan catatan kita buat penawaran. Jika perusahan tidak terima, artinya kontrak kerjanya batal. Namun perusahan harus buat SPK sebelum pekerkaan jalan. Tapi yang terjadi antara kami dengan Rahakbau, hanya saling percaya saja. Tapi kepercayaan itu dikhianti, bahkan terkesan ingin menipu kami,” tegasnya.

Parahnya lagi, sampai pekerjaan proyek selesai, Rahakbau tidak memberikan ruang bagi pekerja untuk menemui pemilik PT Abadi Perdana Jaya. Semua proses harus dilakukan melalui dirinya.

“Kami hanya ingin pihak perusahan membayar sisa upah kami, yang belum terbayarkan. Kasihan kami di Ambon ini kesusahan. Untuk menghidupi diri sendiri saja, susah. Apalagi untuk anak istri di kampung,” katanya.

Terkait dengan hal tersebut, Rahakbau yang ingin dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp, hanya membaca. Tidak menggrubis. Bahkan nomor wartawan langsung diblokir.(RHM)

Comment