by

PT Angkasa Pura Akan Dipanggil DPRD

Ambon, BKA- Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin menegaskan, akan memanggil menajemen PT Angkasa Pura untuk membahas persoalan drainase di kawasan Desa Tawiri. Pasalnya, renovas Bandara Internasional Pattimura yang sementara dilakukan, menyebabkan banjir saat hujan.

“Kira ada perlunya memanggil manajemen PT. Angkasa Pura lagi, agar kita bicara terkait dengan saluran drainase yang tersumbat dan mengakibatkan banjir di Desa Tawiri,” ungkap Rovik, saat dihubungi koran ini, Sabtu (21/11).

Politisi PPP ini menilai, pemanggilan terhadap PT Angkasa Pura untuk menindaklanjuti hasil rapat kerja antara Komisi III, dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai, Maluku, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVI, BPBD Provinsi Maluku, serta kepala desa dan ketua-ketua RT desa Tawiri, pada Jumat (20/11) pekan kemarin.

Rapat yang dipimpin Richard Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw itu, telah disampaikan oleh Kepala Desa Tawiri terkait keluhan banjir yang meluap ke rumah warga akibat drainase yang dibangun diseputaran kawasan Bandara Internasional Pattimura Ambon itu tersumbat.

Menurut Rovik, ada anggaran bencana yang akan dialokasikan dan nantinya dikoordinasikan agar bisa masuk dalam anggaran bencana. Tetapi harus dipilah mana yang bencana dan yang bukan. Dan untuk drainese yang akibat pembangunan bandara ini harus dibahas bersama PT. Angkasa Pura.

“Bukannya kita harus bikin drainase supaya jelas, jangan sampai pembangunan bandar udara itu kemudian mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Sehingga kewenangan bisa dibagi-bagi dan tidak semuanya dipikul menjadi satu,” tandasnya.

Dikatakan, DPRD Maluku juga akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Ambon terkait persoalan infrastruktur, yang rusak akibat bencana alam. “Kita ini pemerintah provinsi dan masih ada pemerintah kota kabupaten. Dan saya sampaikan bahwa perlunya berkordinasi dengan saudara lain, dan mari sama-sama kita menyurati walikota,” tandasnya.

Mantan anggota DPRD kota Ambon dua periode ini menambahkan, Komisi tentu akan Kadis PUPR Kota Ambon menyediakan data-data APBD dari beberapa tahun lalu, untuk mengecek berbagai proyek infrastruktur.
“Jangan sampai sudah ada proyek yang masuk tetapi kita sudah lupa. Karena seingat saya ketika di DPRD Ambon, pernah menyetujui pembangunan jembatan gantung menuju ke lokasi gereja akibat bencana longsor saat itu,” sebutnya. (RHM)

Comment