by

PT Gemilang Bakti Pratama Digugat PMH

beritakotaambon.com – PT Gemilang Bakti Pratama diduga melakukan perbuatan melawan hukum terhadap lahan milik Marice Futuembun cucu dari Oma Orpa Tehupeilory, yang berlokasi di Negeri Hutumuri, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon. Bahkan, jika gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dikabulkan hakim Pengadilan Negeri Ambon, maka PT Gemilang Bakti Pratam terancam denda sebanyak Rp.200 juta kepada pemilik lahan.

Selain PT Gemilang Bakti Pratama yang dalam gugatan PMH selaku tergugat IV, tergugat lainnya misalnya, Dinas PUPR kota Ambon (Tergugat I), Pemerintah Negeri Hutumuri (tergugat II),dan Badan Saniri Negeri Hutumuri (Tergugat III). Keempat tergugat ini terancam denda sebesar Rp.600 juta kepada pihan penggugat Marice Futuembun.

Marten Fordatkosu, kuasa hukum penggugat, mengatakan, kasus ini bermula dari proyek pembangunan jalan Hutumuri tahun 2019 yang bersumber dari APBD kota Ambon. Lokasi pembangunan jalan dari daerah Lawena sampai daerah Warul dan itu sebagian lahan milik penggugat Marice Futuembun yang telah berserfitikat.

Baca juga: Polisi Kumpul Bukti Korupsi 81 Desa di Bursel

Sehingga,masalah ini penggugat awalnya sudah mengajukan somasi untuk membicakan secara baik-baik atau secara kekeluargaan. Namun nyatanya, pihak tergugat tidak pernah menghiraukan niat baik dari penggugat.

Padahal, lanjut Fordatkosu, sesuai ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2012,tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sudah mengatur semuanya yakni harus dilakukan ganti rugi kepada pemilik lahan. Maka, kewajiban pemerintah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan umum.

“Namun selama ini, belum ada upaya ganti rugi yang dilakukan pihak tergugat kepada klien saya, sehingga kita lakukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri Ambon, dengan nomor register perkara 202/Pdt.G/2021/Pn.Amb,”ungkap Marten di pelataran pengadilan negeri Ambon, Kamis (9/9).

Menurutnya, jika dalam persidangan nanti, majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, maka pihak tergugat akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran ganti rugi.

“Agenda sidang rencana hari ini jalan dengan pembacaan gugatan. Dan untuk diketahui jika hitung semua kerugian mencapai Rp.600 juta, dimana akan ditanggung ke empat pihak itu secara bersama-sama,” tandas pengacara muda asal KKT ini. (SAD)

Comment