by

PUPR Didesak Selesaikan Jembatan Dian

beritakotaambon.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Maluku didesak agar segera menyelesaikan proyek jembatan Dian, Pulau Tetoat, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Pekerjaan jembatan itu dinilai berlarut-larut dan tak kungjung selesai sejak 2013. Rencananya, pekerjaan jembatan itu selesai 2020, tapi hal itu tak urung selesai karena alasan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 tahun 2020.

Desakan itu disampaikan Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) daerah Kei Kecil Barat dan Kota Tual, yang disampaikan kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur Watubun, mengungkapkan, desakan itu disampaikan sesuai hasil rekomendasi Konfrensi Daerah (Konferda) IX AMGPM Kei Kecil Barat dan Kota Tual.

Sesuai rekomendasi AMGPM Kei Kecil Barat dan Kota Tual, kata Benhur, keberadaan Jembatan Dian sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas masyarakat Kecamatan Hoat Sorbay dan Kecil Barat.

Selain itu, Jembatan Dian sangat dinilai bisa membantu peningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menjadi kebutuhan vital percepatan penyelengara pemerintah dalam pelayanan publik.

“Sebenarnya rekomendasi ini menjadi catatan penting bagi pihak PUPR, agar mengingatkan jembatan tersebut dianggarkan dan dilanjutkan pembangunannya, demi pemenuhan mobilitas masyarakat di dua wilayah di pesisir barat Malra tersebut,” kata Benhur.

Untuk itu, Anggota Komisi I DPRD Maluku itu meminta PUPR Maluku segera menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Dian melalui APBD Perubahan 2021. Jangan lagi ada alasan sekunder.

Sebagai keterwakilan masyarakat Dapil VI, yakni, Malra, Tual dan Kabupaten Kepulauan ARU, Benhur berjanji akan mengawal penganggaran proyek tersebut di APBD Perubahan 2021.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, mewarning Dinas PUPR untuk erampungkan pekerjaan Jembatan Dian pada 2022 mendatang.

“PUPR dalam hal ini harus bertanggung jawab terhadap proyek jembatan ini, agar segera memprioritaskan penyelesaian pada tahun 2022, sehingga lewat APBD-P kita akan perjuangan, seperti yang telah disepakati dalam rekomendasi Gubernur Maluku poin E,” pungkas Rumra.(RHM)

Comment