by

PUPR : Jalan Batu Tagepe Rusak Akibat Curah Hujan

beritakotaambon.com – Proyek hotmix asal-asalan yang dikerjakan PT Sinar Mas Perkasa Sejati di kawasan Batu Tagepe, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau senilai Rp 2 miliar lebih, akhirnya ditanggapi Dinas PUPR Maluku selaku penaggung jawab. Kerusakan jalan yang baru dikerjakan itu, diakui akibat curah hujan tinggi.

Padahal, dari hasil tinjauan Komisi III DPRD Maluku sebelumnya, jalan yang baru dikerjakan belum sebulan itu, rusak karena tidak sesuai dengan perencanaan. Dimana ketebalan aspal yang dikerjakan hanya sekitar 2-3 cm sehingga gampang terkelupas. Bahkan bisa dikupas menggunakan tangan kosong.

Bahkan komisi III juga mengaku, proyek perbaikan jalan sepanjang 900 meter itu, sekitar 35 meter rusak total, karena tidak menyatu dengan tanah. Dan selama proyek tersebut dikerjakan, curah hujan di kota Ambon juga terbilang berkurang.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Maluku, Nurul Sopalauw mengaku, ruas jalan yang dikerjakan di kawasan Batu Tagepe ini, mengalami kerusakan di sejumlah titik berupa cacat permukaan (sisintegration) akibat curah hujan di kota Ambon.

Menurutnya, curah hujan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, berdampak juga pada kondisi beberapa ruas jalan raya yang juga dikerjakan menggunakan dana pinjaman SMI tersebut. Yakni berpengaruh pada kualitas pekerjaan jalan yang ada.

“Intensitas curah hujan yang tinggi beberapa bulan ini, turut berdampak pada kerusakan jalan dimana-mana,” terang Nurul, kepada wartawan, Kamis (26/8).

Ia mengatakan, jalan lingkungan di Kecamatan Sirimau dikerjakan pada tujuh lokasi dengan total panjang sekitar 3 km. Dan lokasi terakhir di kawasan Batu Tagepe, kurang lebih 900 meter.

“Sekitar 25 meter mengalami cacat permukaan, dikarenakan setelah pekerjaan pelapis aspal dilakukan, terjadi curah hujan yang tinggi,” sebutnya.

Baca juga: Pemkot Ringankan Beban Pelaku Perjalanan

Dijelaskan, curah hujan yang tinggi beberapa bulan ini, juga menyebabkan bencana alam di sejumlah kawasan di Ambon, yakni banjir longsor, serta ambruknya jembatan dan talud di sejumlah daerah. “Kondisi alam ini tidak bisa kita hindari,” tuturnya.

Nurul juga mengaku, pekerjaan proyek yang diambil dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI/Persero) itu, saat ini masih dalam masa pemeliharaan.

“Jadi kalau terjadi kerusakan akibat bencana alam, kami akan langsung berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa, agar segera melakukan perbaikan,” paparnya.

Terkait hal ini, Sopalauw menambahkan, untuk kerusakan yang terjadi masih bisa diperbaiki dengan biaya yang tidak terlalu besar. Dan perbaikan akan tetap dilakukan di permukaan jalan yang rusak, dimana pekerjaan ini masih berjalan sesuai kontrak pekerjaan. Yaitu masih ada tahap masa pemeliharaan selama enam bulan.

“Apalagi kerusakan yang terjadi ini disebabkan karena faktor alam, dan masih bisa diperbaiki karena masih ada masa pemeliharaan. Ini menjadi tanggungjawab penyedia,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Fraksi PDI-P DPRD Maluku, secara tegas meminta pihak kejaksaan untuk segera memeriksa Bos PT Sinar Mas Perkasa Sejati, Handoko sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek jalan Hotmix asal-asalan di kawasan Batu Tagepe, dekat tanjakan 2000, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon.

Proyek sepanjang 900 meter dengan nilai mencapai Rp 2 miliar lebih ini, diduga dikerjakan asal-asalan diluar perencanaan. Sebab, perbaikan jalan tersebut hanya ditempel dengan aspal setebal sekira 3 cm. Sehingga mulai terkupas dan rusak parah. Padahal masih dalam masa pemeliharaan.

Baca juga: Dukcapil Keluarkan 1.754 Akte Kematian
Baca juga: Dispora Matangkan Persiapan PON XX Papua

Kasus ini sempat viral lewat beberapa postingan warga di media sosial. Dimana jalan tersebut hanya ditempel aspal dengan lapisan tipis, hingga dapat dikupas dengan mudah menggunakan tangan kosong.

“Kerja yang baik itu menunjang pemerintah, tapi kerja yang buruk dan jelek itu menyusahkan masyarakat dan pemerintah,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPRD Maluku, Benhur Watubun, kepada wartawan, Selasa (24/8).

Kata Benhur, dirinya meminta pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR agar memblecklis dan tidak lagi memberikan pekerjaan, bahkan tidak lagi melayani pekerjaan dengan cara kerja yang buruk. Seperti yang terjadi pada pekerjaan jalan teresbut yang dikerjakan dengan anggaran pinjaman dari PT SMI.

“Dana SMI sangat bermanfaat, tapi karena Handoko yang tidak bermanfaat. Karena mengerjakan tidak secara baik, itu kurang ajar namanya dan perusahaan yang tidak memiliki kantor juga harus segera diusut. Kenapa Handoko bisa lolos dapat pekerjaan? ini sudah melanggar aturan,” tandas Benhur. (MG-2/RHM)

Comment