by

Putusan Banding Kades Ustutun “Mentok” 6 Tahun

Ambon, BKA- Putusan banding eks Kades Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten MBD, Zakarias Maika, mentok 6 Tahun penjara.

Dengan putusan 6 tahun penjara itu, berarti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Ambon tetap memperkuat putusan pengadilan pertama, Pengadilan Tipikor Ambon, yang sebelumnya memvonis terdakwa 6 tahun penjara, denda Rp100 juta, subsider dua bulan kurungan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 670 juta lebih.

Disisi lain, penasehat hukum terdakwa, Marnex Salmon Cs, tidak menerima banding tersebut dan mengajukan upaya kasasi atas putusan banding yang dijatuhi Majelis Hakim PT Ambon.

“Iya, karena putusan banding majelis hakim tidak mengakomodir kepentingan klien kami, makanya tetap kita upaya kasasi. Memori kasasinya kita sudah masukan sejak sejak 9 Juni,” ucap Salmon, ketika dikonfirmasi Berita Kota Ambon, Minggu (21/6).

Alasan dilakukannya kasasasi itu, terang Salmon, karena keterangan saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten MBD, Akhirma B. Untajana, yang dihadirkan dalam dipersidangan itu, tidak bisa dibenarkan. Sebab yang bersangkutan kualifikasi ilmunya adalah Sarjana Hukum, bukan ahli keuangan.

“Selain itu, sesuai konstitusi, lembaga Inspektorat tidak berhak menentukan kerugian negara, mestinya itu lembaga BPK,” terangnnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Zakaria Maika, di vonis majelis hakim dengan enam tahun penjara dalam kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2016-2018.

Sesuai amar putusan Ketua Majelis Hakim, Feliks. R Wuisan, yang dibantu Jenny Tulak dan Jefry S Sinaga selaku hakim anggota, menyatakan, terdakwa Zakaria dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sekedar tahu, pada tahun 2016, Pemerintah Kabupaten MBD mengucurkan ADD dan DD sebesar Rp 821.962.000. Tahun 2017 sebesar Rp 1.424.433.566 dan Tahun 2018 sebesar Rp 1.930,889.527.

Progam-program yang dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Ustutun, tidak dilaksanakan. Misalnya, pembangunan Posyandu Ustutun dan pengadaan mesin ketinting dan jaring untuk 25 kepala keluarga.

Selain itu, untuk pemasangan jaringan instalasi dan meteran hanya dilaksanakan untuk 38 kepala keluarga. Akibat korupsi ADD dan DD Ustutun tahun anggaran 2016,2017 dan 2018 merugikan negara sebe­sar Rp. 680 juta lebih. (SAD)

Comment