by

Putusan Bawaslu Terhadap Camat Kapala Madan

Ambon, BKA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) akhirnya mengeluarkan pernyataam resmi, terkait video viral Camat Kepala Madan, Masri Mamulati, yang diduga terlibat politik praktis pada pilkada kabupaten itu.

Setelah melalui rapat internal dan berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Bursel, akhirnya didapat kesimpulan kalau Camat Kepala Madan hanya melanggar adiminstrasi atau netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepala Bawaslu Bursel, Umar Alkatiri, saat ditemui awak media usai menyerahkan laporan hasil investigasi dan putusan rapat kepada Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulisa, Selasa(20/10).

Alkatiri mengatakan, setelah Bawaslu melakukan penelusuran di Kecamatan Kepala Madan dan menemui sejumlah pihak, diantaranya, tiga kepala desa, satu Ketua BPD dan satu petugas Pos Yandu, untuk menjelaskan keterangan dari dua video yang ditemukan, baik pertemuan pada 10 Agustus dan 20 September 2020.

“Maka atas dasar fakta itulah yang kami temukan dari hasil penelusuran. Maka kajian hukumnya, Bawaslu putuskan adalah pelanggaran netralitas ASN,” tegasnya.

Hasil putusan Bawaslu tersebut, selanjutnya, diserahkan kepada bupati selaku pimpinan kepegawaian, yang disaksikan Kepala BKD Pemkab Bursel, untuk selanjutnya diteruskan ke KASN.

Dokumen hasil temuan yang diserahkan Bawaslu, diantaranya, surat penyampaian kepada KASN, formulir model A6, berita acara rapat peleno pembentukan tim penelusuran dan SPT penelusuran, formulir laporan, bukti dua rekaman video dan bukti foto dokumentasi tim Bawaslu melakukan penelusuran, serta berita acara rapat pleno hasil Bawaslu dan formulir A.16.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Bursel menjelaskan, akan ditindak lanjuti dengan asas praduga tak bersalah. Sehingga yang bersangkutan (Camat Kepala Madan) akan dipanggil, untuk selanjutkan akan ditindaklanjuti di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Memang surat dari Bawaslu ini ditujukan ke KASN, sehingga nanti kita tunggu hasil penelitian, penyelidikan yang dilakukan KASN. Jadi kita tunggu saja, tentunya juga yang bersangkutan memiliki hak-hak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya,” pungkas bupati.(RHM)

Comment