by

Raja dan Bendahara Haruku Tersangka Dana Desa

beritakotaambon.com – Setelah melalui serangkaian penyidikan panjang, serta mengantongi dua alat bukti yang cukup, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon, akhirnya menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), Negeri Haruku, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.

Dua tersangka itu yakni, Raja Negeri Haruku, Zefnath Ferdinandus dan bendaharanya, Samuel Ferdinandus
Kepala Kejaksaan (Kajari) Ambon, Dian Fris Nalle, kepada wartawan mengatakan, penetapan dua tersangka yakni raja negeri Haruku, ZF dan bendahara SF, tersebut, melalui gelar perkara yang dilakukan bersama tim penyidik pidsus Kejari Ambon.

Menurut Nalle, dari hasil penyidikan, bukti dugaan korupsi yang dilakukan kedua tersangka, terhadap anggaran ADD dan DD Haruku tahun 2017-2018, yang diduga disalahgunakan dengan berbagai modus.

“ Dari dua tahun anggaran ini, berdasarkan perhitungan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) di Inspektorat Maluku Tengah, terjadi penyimpangan sebesar Rp.1 miliar lebih,” ungkap Nalle, kepada wartawan di kantor Kejari Ambon, Senin (27/9).

Jaksa dengan pangkat tiga bunga melati di pundak ini mengaku, terhadap kasus korupsi ini, Kejari Ambon melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka, awalnya dari laporan sejumlah masyarakat negeri setempat, bahwa adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran ADD dan DD negeri Haruku.

Baca juga: Korupsi ADD Buano, Penyidik Lengkapi Petunjuk Jaksa

“Ini dari laporan masyarakat jadi kita masuk usut. Dan dari rangkaian penyidikan itu, kita pun dikuatkan dengan hasil audit dari IPIP, sehingga penetapan tersangka kita lakukan,” jelasnya.

Kajari mengaku, terhadap proses penyidikan kasus ini, sudah menjadi target Kejari Ambon, agar dalam jangka beberapa minggu ke depan sudah dipercepat untuk disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon.

“Kedua tersangka ini, disangkakan melanggar pasal 2 dan pasal 3 dan atau Pasal 9 dan atau Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tandas Kajari.

Dari informasi yang diterima di kantor Kejari Ambon, ADD-DD Haruku ini dilaporkan oleh warga setempat. ADD-DD Haruku Tahun 2017-2018 diduga banyak fiktif, sementara Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 100 persen dikerjakan. Seperti item Pengadaan BPJS Tahun 2017 sebanyak 83 orang dengan anggaran sebanyak Rp22.908.000,00 dan BPJS Tahun 2018 sebanyak 234 orang tanpa nama, namun anggaran sebesar Rp64.584.000,00 telah dicairkan.

Baca juga: Mayat Perempuan Tanpa Identitas Ditemukan di Pantai Waituti

Pasalnya BPJS kelas ekonomi yang ditetapkan Negari Haruku sebesar Rp23.000,00 sementara standar nasional pemerintah untuk ekonomi Rp25.500,00. Sementara nama-nama penerima BPJS tahun 2017-2018 fiktif.

Selain itu, dalam kasus Bantuan Rumah Tahun 2018, dimana material baru datang 31 Juni 2019 sebesar Rp135.330.000,00.
Bantuan rumah tidak layak huni Tahun 2018 dananya dikemanakan, sehingga bisa pakai dana Tahun 2019 untuk menutupi Tahun 2018. Tidak hanya itu, bantuan pangan satu ton beras Tahun 2018 sebesar Rp10.361.679,00 dalam Rancangan Anggaran Biaya (RAB), telah direalisasikan sementara masyarakat tidak pernah menerima beras dari aparat desa.

Sementara untuk bantuan Beras Satu Ton, Beras itu dibawa ke mana, dalam RAB ada, tapi fiktif dilapangan. (SAD)

Comment