by

Raja Haria, Sekretaris, Bendahara Digarap Jaksa

Tim penyidik Cabang Kejari Ambon di Saparua terus menggali bukti-bukti kasus dugaan korupsi penyalahgunaan ADD dan DD Haria, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).

Buktinya, beberapa hari lalu, tim penyidik baru saja memeriksa Raja Haria, Sekretaris dan Benhara di kantor Cabjari Saparua.
“Jadi Raja, Sekretaris dan Bendahara baru saja kita periksa, ini pemeriksaan untuk mencari titik terang soal siapa tersangka dalam perkara yang diduga menghabiskan uang negara miliaran ini,” ujar Kacabjari Saparua, Ardy melalui selulernya, Selasa,(15/6).

Menurutnya, terhadap perkara ADD dan DD ini, penyidik terus mencari bukti-bukti tambahan sambil menunggu hasil audit dari Inspektorat Malteng sendiri,” ungkap Ardy singkat.

Sumber di kantor Kejari Ambon mengaku, pihak-pihak yang akan dijerat dalam kasus ADD dan DD Haria itu, indikasinya tiga saksi yang diperiksa jaksa tersebut.
“Tiga orang itu, Raja, Sekretaris dan Bendahara itu kemungkinan tersangka. Tapi jangan dulu kita buka, soal proses penyidikan masih terus berlangsung,” ungkap sumber itu menolak namanya dipublis, Selasa kemarin.

Sebelumnya diberitakan, Kecabjari Ambon di Saparua, setelah melakukan penyelidikan awal, akhirnya menaikan status kasus dugaan korupsi ADD dan DD Tahun 2018 senilai Rp 2 miliar lebih di Negeri Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
“Jadi setelah kita puldata dan pulbaket, datanya kuat kalau ada indikasi korupsi. Makanya kita naikan statusnya ke penyidikan,” ungkap Kacabjari Saparua, Ardy, ketika dihubungi melalui selulernya, Rabu (20/1).

Dia mengaku, untuk pemeriksaan awal terhadap perkara yang diduga merugikan uang negara mencapai Rp 2 miliar lebih itu, tim Kejaksaan Cabang Saparua telah memeriksa sejumlah saksi terkait.

“Puluhan saksi kita periksa dalam perkara ini sudah mengerti dan mengaku siapa saja yang menggunakan ADD dan DD ini,” jelasnya.
Data yang diperoleh, ADD dan DD ini terjadi penyalahgunaan berkisar miliaran rupiah dari jumlah anggaran yang di kucurkan Pemerintah Tahun 2018 sebesar Rp 2 miliar lebih.

Menurut dia, pengusutan kasus ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Dari laporan itu, ada sejumlah laporan pertanggungjawaban item-item pembangunan yang di mark-up.

Misalnya, pekerjaan lapangan volly, pekerjaan jalan di lingkungan, pembangunan PAUD, jambanisasi, rumah layak huni, dan pemberdayaan.
“Semua item-item pekerjaan itu diduga di mark-up,” pungkas Ardy.
(SAD)

Comment