by

Raja Porto Diperiksa Pekan Ini

Ambon, BKA- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ADD Negeri Porto, tahun 2015-2016, dan 2017 Kecamatan Saparua, Maluku Tengah akan dilanjutkan di pekan ini di Pengadilan Tipikor Ambon.

Kuasa hukum terdakwa Raja Porto, Marten Abraham Nanlohy, Yeanly Lopulalan kepada koran ini mengatakan, raja Porto Marten Abraham Nanlohy akan diperiksa Rabu 13 Januari 2021 besok.
“Agenda sidang Rabu besok, pemeriksaan terdakwa Raja Porto, Abraham Marten Nanlohy,” ungkap Yeanly Minggu kemarin.

Kata dia, sebagai kuasa hukum, dirinya akan berusaha mencari bukti untuk meringankan hukuman terdakwa dalam kasus ini.
Sebab, kerugian keuangan negara sudah dikembalikan kepada Kejaksaan Cabang Negeri Ambon di Saparua.
“Kita akan kejar agar meringankan hukuman terdakwa. Kita yakin itu. Karena kerugian negara sudah dikembalikan terdakwa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ahli kontruksi dari Poltek Negeri Ambon, Willem Gaspersz yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Saparua, Ardy, di persidangan mengatakan, untuk kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan ADD dan DD Negeri Porto Tahun 2015-2017, ada terjadi kerugian keuangan negara mencapai Rp. 277.498.277,78. Yang dilakukan terdakwa Marten Abraham Nanlohy.
Hal ini diketahui ketika melakukan perhitungan dilapangan dengan menggunakan metode observasi dengan mengukur langsung pekerjaan fisik di lapangan, yang dibangun dengan ADD dan DD tersebut.
“Jadi metode observasi yang saya lakukan, dengan melakukan pemeriksaan di lokasi dan mengukur pekerjaan sesuai dengan yang terpasang di lapangan serta menghitung volume pekerjaan di lapangan. Dan dibandingkan dengan yang terterah dalam RAB dalam dokumen anggaran,” ungkap Ahli dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim, Jenny Tulak, Cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Yeanly Lopulalan.

Untuk diketahui, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan ADD sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, diantaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek Posyandu.
Modus yang dilakukan terdakwa bersama sekertaris dan bendahara melakukan mark up dalam setiap pembelanjaan item proyek. Sehingga harga volume naik dari harga aslinya.
“ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP,” ungkap JPU dalam berkas dakwaannya.(SAD).

Comment