by

Ramly Minta Pempus Legalkan Gunung Botak

beritakotaambon.com – Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, terus konsisten memperjuangkan pembukaan atau pelegalan tambang emas Gunung Botak.

Bahkan dia terus berupaya agar Pemerintah Pusat (Pempus) menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di kawasan tambang yang berada di Desa Persiapan Wansait, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru itu.

Ramly mengaku, telah meminta secara langsung kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk datang ke area tambang yang ditutup sejak 2017 lalu itu.

“Saya sendiri sudah memaksa dan mendesak Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian ESDM untuk datang berkunjung ke Buru. Itu bukan mau tutup, tapi datang ke Buru itu untuk melihat, apa sebenarnya yang terjadi, supaya cepat diberikan regulasi dan kemudahan untuk perizinan,” kata Ramly, kepada BeritaKota Ambon, di Aula Kantor Bupati Buru, Rabu (18/8).

“Dijanjikan, dalam Minggu ini, mereka akan datang ke Buru untuk meninjau, melihat kondisi dan lalu pulang membuat evaluasi dan kesimpulan, aturan model seperti apa yang akan diambil. Yang akan datang itu dari ESDM, LH dan Mabes Polri,” sambungnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Buru itu menjelaskan, tujuan mendatangkan Kementerian ESDM tersebut, agar mereka melihat kondisi terkini area tambang emas Gunung Botak, termasuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya di tambang tersebut.

Pada kunjungan itu, dia juga berharap, pemerintah pusat dapat mengevaluasi kembali usulan pembukaan tambang emas tersebut. Sehingga pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Baca juga: Ramly Harap Demo HMI Tidak Brutal

“Agar masyarakat dapat mengelola juga dengan aman, dan daerah juga bisa mendapatkan kontribusi, paling tidak royalti dari hasil olahan itu. Kalau tidak, kita mau ambil dari dasar apa,” ujar RU.

Bupati Buru dua periode itu menyebut, Pempus sempat menawarkan dua pilihan pengelolaan tambang yang mulai digarap warga sejak tahun 2011 lalu itu. Yakni, tambang rakyat dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan dikelola oleh perusahaan.

“Jadi sesuai dengan surat Ditjen itu kepada saya, yang diminta dua. Satu untuk mengusulkan tambang rakyat, yang satu lagi itu IUP. Jadi ada tambang rakyat juga,” terangnya.

Secara pribadi, kata Ramly, dia menginginkan agar Gunung Botak dikelola sebagai tambang rakyat. Namun hal itu, diduga bertentangan dengan keinginan Pemerintah Provinsi Maluku yang menginginkan IUP.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi Maluku dalam mengusulkan agar tambang emas Gunung Botak dikeluarkan izin dalam bentuk IUP, tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Tidak ada konsultasi. Jadi kan surat Ditjen itu kan kepada masing-masing, kepada Gubernur sendiri, kepada Bupati sendiri. Jadi saya jawab sesuai dengan fakta dan kebutuhan yang ada. Dan saya akan terus perjuangkan tambang rakyat,” tambahnya.

Dia menambahkan, jika sudah ada izin dan tambang emas tersebut dibuka secara resmi, maka Pemkab Buru mempunyai kewenangan dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Yang jelasnya, Pemda Buru ada kewenangan disitu (tambang emas gunung Botak) sesuai dengan aturan. Dari kewenangan itu lah, baru bisa menarik retribusi,” pungkasnya. (MSR)

Comment