by

Ramly Utamakan Izin Tambang Rakyat

beritakotaambon.com – Bupati Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, menginginkan agar Pemerintah Pusat dapat mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak.

Menurut dia, IPR dalam pengelolaan tambang emas Gunug Botak akan lebih mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Buru. Ketimbang Pemerintah Pusat mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Bahkan dalam upaya untuk memperjuangkan hal itu, kata Ramly, dia telah melaporkan kondisi terkini kawasan Gunung Botak.

“Iya (saya sedang perjuangan tambang rakyat). Sesuai dengan hasil video conference (Vicon) saya dengan Kementrian ESDM, dan Kemenko Manives, Kementrian LH dan Kehutanan, itu saya menyampaikan kondisi-kondisi teraktual,” kata Ramly, Kamis (26/8).

Baca juga: Buru Dijatah Tambak Udang dan Tuna

Menurutnya, ada dua pilihan pengelolaan tambang yang mulai digarap warga sejak tahun 2011 lalu. Yakni, tambang rakyat dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan dikelola oleh perusahaan.

Namun untuk saat ini, dirinya lebih mengutamakan izin pertambangan rakyat agar masyarakat bisa berkerja secara legal.

Sementara Pemerintah Provinsi Maluku dalam pengusulannya ke Pemerintah Pusat, ungkapnya, agar tambang emas Gunung Botak dikeluarkan izin dalam bentuk IUP. Hal itu mereka lakukan tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Yang diutamakan untuk sekarang ini untuk tambang rakyat, supaya bisa melegalkan semua aktivitas pertambangan baik itu oleh koperasi atau BUMD,” ujar Ramly.

Orang nomor satu di Kabupaten Buru ini berharap, agar IPR secepatnya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, supaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru dapat mengendalikan terjadinya kerusakan lingkungan akibat para penambang yang menggunakan merkuri dan sianida.

Baca juga: Tradisi “Sedekah Bumi” di Desa Waegeren

Selain itu, jika IPR telah dikeluarkan, maka Pemkab Buru mempunyai kewenangan dalam pengelolaan tambang emas Gunung Botak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

“Supaya ini (tambang emas gunung botak) dapat dilegalkan, sehingga pengendalian bahan-bahan kimia berbahaya dapat terkendali dan daerah juga bisa mendapatkan royalti, dan negara bisa mendapatkan pajak atau retribusi dari hasil penambangan itu,” ungkapnya.

Kondisi saat ini, ungkap Ramly, ada aktivitas para Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Botak. Padahal itu telah ditutup 17 Maret 2017 oleh Gubernur Maluku, Said Assagaff.

Untuk itu, Ramly merasa prihatin dengan aktivitas PETI itu. Dia mengaku, tidak tahu siapa yang memberikan izin terhadap penambangan emas liar untuk tetap beraktivitas di Gunung Botak.

“Saya sangat perhatian dengan kondisi ini, tapi saya sendiri juga tidak tahu siapa yang memberikan izin,” katanya.

Terkait fenomena PETI di Guung Botak, Ramly tidak mau berkomentar, apakah akan mengganggu perjuangannya melegalkan tambang emas Gunung Botak atau tidak, atau bahkan menggenaggu IPR. Dia mengaku tidak mau menerka-nerka.

Tapi untuk diketahui, dalam waktu dekat, tambahnya, akan ada kunjungan pejabat dari Kementrian ESDM dan Kementrian LH dan Kehutanan, serta dari Mabes Polri, untuk memastikan kondisi terkini kawasan Gunung Botak.

“Dalam waktu dekat ini, tim teknis akan turun (di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak). Insya Allah, mereka sedang menyusun jadwal dan sementara mengurus izin mereka untuk ke daerah dari pimpinannya, karena dalam kondisi PPKM,” pungkasnya. (MSR)

Baca juga: Bupati Buru Launching One Stop Service, Cegah Kejahatan Perempuan dan Anak

Comment