by

Ranperda Pengelolaan Rumah Susun Sewa Diharmonisasikan

Mantapkan konsepsi rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa, Kanwil Kemenkumham Maluku lakukan harmonisasi dengan Pemkab SBB, Rabu (7/7).

Kegiatan ini diprakarsai Pemkab SBB melalui Dinas PRKP, yang dibuka secara resmi oleh Kabid Hukum Mezak Batlejery, dan dihadiri Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Seram Bagian Barat, Bagian Hukum Kab. Seram Bagian Barat, Balai Perumahan Provinsi Maluku, Perancang PUU Zona SBB, dan dihadiri perwakilan perancang undang-undang Kanwil Kemenkumham Maluku.

Rapat harmonisasi ini diadakan sebagai wujud peran kanwil dalam Pengharmonisasian Ranperda sebagai amanat Pasal 58 ayat 2 UU 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebut, Kabid Hukum Mezak Batlejery, lewat rilis Kemenkumham Maluku, kepada Koran ini, Rabu (7/7).

Kegiatanpun, dilanjutkan dengan penyampaian oleh narasumber dari Balai Perumahan Provinsi Maluku, yang mengatakan Ranperda dimaksud seharusnya memuat konsep pengelolaan rusun khususnya pemeliharaan dan perawatan serta penetapan tarif agar lebih jelas.

Perancang PUU juga menambahkan terkait Penetapan Tarif, agar dirumuskan dalam Perda tersendiri yaitu dalam Perda tentang Retribusi Jasa Umum dan didasarkan perumusan Ranperda ini pada Undang-Undang tentang Rumah Susun dan Peraturan Perundang-undangan Terkait.

Adapun Ranperda ini disusun dalam rangka pemenuhan hak warga masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi beberapa pihak dalam penyelenggaraan rumah susun. (UPE)

Comment