by

Ranperda Perpustakaan Diuji Publik

Ambon, BKA- Setelah melakukan studi tiru dan beberapa pembahasan dengan Pemerintah Kota Ambon, Pansus III DPRD Kota Ambon akhirnya melakukan uji publik atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Perpustakaan, di ruang paripurna DPRD Ambon Belakang Soya, Jumat (23/10).

Tahap uji publik yang dilakukan melibatkan sejumlah kepala sekolah, camat, lurah, perwakilan guru dan stakeholder lainnya. Termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon sebagai pengusung ranperda dimaksud.

Ketua Pansus III, Taha Abubakar menyebutkan, bahwa tahapan uji publik yang dilakukan Pansus III bersama dinas terkait, untuk menerima masukan dari seluruh stakeholder yang hadir, agar selanjutnya di sahkan sebagai Perda Kota Ambon.

Pada kesempatan yang sama, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ambon, Petra Pattiasina juga menjelaskan, Ranperda ini dibuat dengan mengacuh pada Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Serta Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007.

“Dalam Ranperda ini kita punya 19 bab dan 56 pasal. Pada Bab V pasal 5 dan 6, itu bicara tentang kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah. Pada bab VI, pasal 7-21, itu bicara tentang jenis perpustakaan. Yang mana ada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan Perguruan Tinggi dan perpustakaan khusus yang diatur dalam Perda ini juga,” jelas Petra.

Dijelaskan, dalam Ranperda tersebut juga mengatur tentang kepemilikan perpustakaan, yakni perpustakaan pemerintah, baik perpustakaan provinsi, kecamatan, kelurahan, desa, masyarakat, keluarga dan perpustakaan pribadi.

“Selain itu terkait penyelenggaraan perpustakaan yang diatur dalam 13 bagian, diantaranya, perencanaan, jenis dan jumlah koleksi perpustakaan, pengembangan bahan perpustakaan, pengelola, perawatan, pelestarian bahan perpustakaan, naskah kuno, sampai pada penyimpanan. Dan pelaksanaan koleksi khusus, promosi, tenaga, sampai pembiayaan perpustakaan itu juga diatur,” tuturnya.

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksud, juga mengatur tentang budaya kegemaran membaca. Selanjutnya pada transformasi perpustakaan, terdapat pasal tambahan yang sampelnya diambil dari Jepara.

Yakni tambahan tersebut diatur dalam Undang-Undang tentang Perpustakaan. Dan pemerintah menilai bahwa program ini sangat baik sehingga oleh Bappenas dimasukan dalam RPJM dengan pengembangan pogram transformasi perpustakaan.

“Dinas Perpustakaan Kota Ambon telah berhasil memberikan kontribusi terhadap keberhasilan transformasi perpustakaan ini. Sehingga program ini kami angkat untuk diatur dalam Perda, guna dilaksanakan secara berkesinambungan,” tutup Petra. (UPE)

Comment