by

Ranperda Protokol Kesehatan Jadi Prioritas DPRD

Ambon, BKA- Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Protokol Kesehatan atau Adaptasi Kebiasaan Baru, bakal menjadi prioritas DPRD Kota Ambon. Ranperda inisiatif DPRD ini, akan diupayakan untuk ditetapkan pada masa sidang II tahun sidang 2020-2021 ini.

Selain ranperda Protokol Kesehatan (Prokes) atau Adaptasi Kebiasaan Baru, ada 10 ranperda inisiatif DPRD diantaranya, ranperda tentang Gelar Kehormatan, Kepariwisataan, Disabilitas, Perlindungan Musisi, Keuangan Desa, Jalan dan Polisi Tidur, Pembatasan Kecepatan Berkendara di Kota Ambon, Perubahan Perda nomor 11 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Bina Lingkungan, dan Badan Usaha Milik Desa/Negeri.

Sementara 8 Ranperda eksekutif Pemkot Ambon diantaranya, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pedoman dan Pengelolaan APBD, Kepemudaan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Ambon, dan ranperda tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantika dan Pembentian Kepala Pemerintahan, Negeri, Pasar dan tentang Pembetukan BUMD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapempersda) DPRD Kota Ambon, dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD Provinsi Maluku terkait 19 ranperda tersebut, sebelum nantinya akan dibahas bersama Pemkot Ambon dan stakeholder lainnya.
“Jadi mekanismenya, setelah itu usulan inisiatif dari komisi dan OPD pengusul, maka kita berkonsultasi dengan tingkat provinsi. Supaya sejalan dengan aturan-aturan yang ada di provinsi yang menjadi payung bagi perda-perda di Kota Ambon,” ungkap Ketua Bapemperda DPRD Kota Ambon, Frederika Latupapua, saat dikonfirmasi koran ini, Rabu (10/2).

Politisi Golkar ini mengaku, pihaknya akan lebih dulu berkonsultasi dengan Kemendagri terkait judul-judul dari usulan belasan ranperda tersebut. Selanjutnya ke DPRD Provinsi untuk hal yang sama.

“Jadi untuk ranperda Protokol Kesehatan atau Kebiasaan Baru itu tentu jadi prioritas DPRD. Karena kan berkaitan degan penanganan Covid-19. Dan 18 ranperda lainnya juga menjadi fokus DPRD. Nanti kita akan lihat mana yg prioritas dan kemudian dibagi ke komisi-komisi untuk membahasnya. Dan semua akan diupayakan, yang penguatan tentang PAD untuk menunjang pegangan daerah,” paparnya. (UPE)

Comment