by

Rapat Banmus DPRD Bahas Tiga Agenda

Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat, untuk membahas tig agenda, Rabu (7/7).

Tiga agenda tersebut, yakni, tindak lanjut evaluasi pengawasan Komisi I, II, III dan IV. Kemudian agenda membahasa Ranperda tentang penerapan disiplin Prokes, serta agenda rencana Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD, Lucky Wattimury, didampingi Wakil Ketua, Effendi Rasyid Latuconsina, dan Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Bodewin Wattimena.

“Dengan mempertimbangkan berbagai pikiran yang disampaikan oleh teman-teman Banmus DPRD, maka telah disepakati beberapa hal. Untuk Ranperda penerapan disiplin Prokes, Banmus telah menetapkan akan dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapen Perda). Dengan demikian, Bapen Perda memiliki tanggung jawab untuk membahas, mengkaji Ranperda yang sudah ada bersama tim Pemda, untuk seterusnya ditetapkan sebagai Perda,” ujar Wattimury, kepada awak media usai memimpin rapat tersebut.

Menurut Wattimury, Ranperda tersebut merupakan prioritas. Karena selain berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, juga dilakukan dengan mempertimbangkan berkembangnya penyebaran Covid-19 yang saat ini begitu meluas penyebarannya.

Maka dari itu, katanya, perlu ada regulasi yang memungkinkan pengaturan tentang aktivitas masyarakat ditengang-tengah pandemi Covid-19. Apalagi dengan adanya Pemberlakuan Pemberantasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, sehingga keterlibatan TNI/Polri dalam rangka penanganan pelanggaran Prokes dan sanksi-sanksi yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang melanggar, selama masa pandemi Covid-19.

“Dengan adanya Ranperda ini, maka menjadi perlu untuk dibahasa dan diselesaikan dalam waktu dekat, untuk nantinya ditetapakan menjadi Perda,” terangnya.

Sedangkan terkait agenda rencana MoU antara Pemprov Maluku dengan BSN, kata Wattimury, Banmus berpendapat untuk pembahasan rancangannya MoU dipercayakan kepada Komisi I DPRD, untuk melakukan kajian bersama eksekutif.

“Dengan demikian dalam waktu yang cukup singkat, baik Komisi I maupun Bapen Perda akan diundang pimpinan dewan, guna membicarakan bagaimana menyelesaikan pembahasan kedua persoalan itu. Baik Ranperda tentang penerapan Prokes dan rancangan MoU antara Pemda Maluku dengan BSN,” jelasnya.

Khusus untuk agenda evaluasi pengawasan yang dilakukan masing-masing komisi, lanjut Wattimury, setiap komisi akan memberikan laporan kepada pimpinan dewan, untuk nantinya dilakukan pembahasan bersama.

“Kita semua sama tahu, bahwa dari hasil percakapan dengan masing-masing pimpinan komisi, ada berbagai macam masalah yang ditemukan. Sehingga mudah-mudahan ini dapat dilihat dan bagaimana cara penangannya. Sehingga apa-apa yang dilihat dapat dijadikan sebagai kekurangan itu, bisa diperbaikan di waktu-waktu akan datang,” harapnya.(RHM)

Comment