by

Rapat Dengan DPRD, Pertamina Tak Kantongi Data Kuota BBM

Ambon, BKA- Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saudah Tuankotta Tethool, mengskorsing rapat kerja dengan pihak Pertamina, lantaran perusahan plat merah tersebut belum mengantongi data berapa besar kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan SKK Migas kepada Maluku.

Selain Pertamina, rapat dengan DPRD itu juga diikuti para distributor wilayah Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Seram Bagian Barat (SBB), Maluku Tenggara (Malra), Kota Tual dan Seram Bagian Timur (SBT), Senin (18/1).

Para distributor itu mewakili kabupaten/kota yang mengalami kelangkaan BBM jenis minyak tanah (mitan) diakhir tahun 2020 dan awal tahun 2021.
Namun sayangnya, dalam rapat yang berlangung kurang lebih 60 menit itu, pihak Pertamina yang diwakili Plt Sales Area Manager (SAM) Retail Maluku PT Pertamina (Persero) Region Maluku-Papua, Lucky Hariyanto, harus diskorsing, lantaran tidak bisa menjelaskan secara detail berapa besar jumlah kuota BBM jenis mitan, Pertalite, Pertamax, Dexlite, Solar dan Bio Solar, kepada masyarakat Maluku sesuai SK dari SKK Migas tahun 2020 dan 2021.

Namun jawaban singkat yang disampaikan, Hariyanto tidak menjawab secara substansi dan rinci, sesuai pertanyaaan anggota Komisi II. Sehingga menuai kecaman dari Asis Hentihu dan Wellem Wattimena serta anggota Kkomisi II lainnya.

“Ibu Ketua, kami hanya ingin agar pihak Pertamina bisa menjawab kuota yang disuplay pihak Pertamina dan berapa kuota yang dijatahi BPH Migas bagi Maluku. Pertamina ini ngeles dan tidak menjawab dengan tepat,” ujar Hentihu.

Seharusnya, kata Hentihu, pihak Pertamina bisa menjawab, sehingga bisa diketahui apa yang menjadi penyebab kelangkaan Mitan. Karena masyarakat kesulitan mendapatkan Mitan, beberapa waktu kemarin, kendati di Kota Ambon sekarang ini agak sedikit normal. Namun daerah lain masih terdampak kelangkaan.

Bahkan Hentihu, menuding ada kemungkinan terjadi penimbunan yang dilakukan pihak-pihak yang sengaja melakukan kejahatan, sehingga Pertamina harus bisa melibatkan pihak Kepolisian untuk sema-sama melakukan pengawasan.

“Nah kami butuh itu, dan tidak bisa itu tidak diselesaikan dengan cepat. Karena banyak sekali pengguna mitan dan hampir semua kabupaten/kota di Maluku, ada kemungkinan kendala pada level-level tertentu yang kemungkinan ada penimbunan. Karena kalau pada level stok BBM-nya, kemungkinan tidak ada masalah. Tapi kenyataan ada terjadi kelangkaan,” terangnya.

Usai menetapkan skorsing, Ketua Komisi II kepada awak media mengatakan, penundaan lantaraan pihak Pertamina belum bisa memberikan data Kuota BBM untuk Maluku secara detail, baik dari pihak Pertaminan kepada distributor dan selanjutnya ke pangkalan hingga pengecer. Semuanya tidak bisa dijelaskan dengan jelas, sesuai dengan jumlah kosumen yang menggunakan dalam jumlah per hari berapa banyak.

“Ini semua jangan sampai ada kenjanggalan yang dilakukan, karena bisa saja ada kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi rapat kami skorsing sampai besok (hari ini), sekitar pukul 10.00 WIT,” tandasnya.
(RHM)

Comment