by

Raperda Tera dan Tera Ulang Demi Tingkatkan PAD Buru

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang disampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru, telah masuk dalam program legislasi (Prolegda) DPRD Kabupaten Buru tahun anggaran 2021.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Buru, Achdam Syahfan Umasugi, mengungkapkan, semenjak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, kalau pengawasan tera dan tera ulang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Pelayanan tera/tera ulang, katanya, merupakan salah satu objek retribusi yang sah, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga Pemkab Buru mengusulkan Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

“Maka dari itu, kami dari Pemda Kabupaten Buru, untuk memperkuat kewenangan itu dengan pembuatan Ranperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, agar kita bisa melakukan tera di berbagai SPBU, di Pertamina dan mungkin ada keperluan-keperluan yang menginginkan, kita punya tera ulang ini,” kata Achdam, kepada BeritaKota Ambon, Minggu (4/7).
Menurut dia, saat ini, Pemkab Buru belum bisa menarik retribusi dari pelayanan tera/tera ulang, karena belum ada Perda-nya.

Untuk diketahui, selain Ranperda Tera/Tera Ulang, ada 13 Raperda lain yang diusulkan Pemkab Buru. Diantaranya, Ranperda tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir dari Dinas Perhubungan, Ranperda tentang Izin Usaha Perkebunan oleh Dinas Pertanian, Ranperda tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Buru dari Direktur PDAM, Ranperda tentang Kabupaten Layak Anak dan Ranperda Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selain itu, ada empat ranperda tentang perubahan, yakni, Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 04 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buru nomor 02 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru dari bagian Ortala.

Selanjutnya, Ranperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 05 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu, serta Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 06 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kemudian ada satu Ranperda tentang pencabutan Ranperda kabupaten nomor 03 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Buru dari bagian Ortala.
(MSR)

Comment