by

Redam Konflik Internal, DPRD Studi Banding

Ambon, BKA- Belakangan ini, banyak konflik internal yang terjadi di tubuh DPRD Kota Ambon. Untuk meredam konflik tersebut, pimpinan DPRD kembali mengagendakan perjalanan dinas untuk seluruh anggota DPRD disaat Kota Ambon kembali berada pada zona merah (tinggi) penyebaran Covid-19.

Sesuai data yang dimiliki, konflik internal mulai terlihat ketika pimpinan DPRD dan beberapa Ketua Pansus Covid-19 melakukan perjalanan dinas ke Kota Tangerang Selatan (Tangsel) di tengah PSBB tahap II.

Saat itu, 5 fraksi tidak dilibatkan dalam perjalanan dinas itu. Yakni fraksi Nasdem, Perindo, Demokrat, Hanura dan PKB. Bahkan 5 fraksi tersebut mengaku, perjalan dinas tersebut tidak pernah disampaikan dalam agenda Pansus Covid-19 DPRD Kota Ambon.

Sehingga agenda studi tiru itu dinilai sebagai akal-akalan untuk menikmati anggaran perjalanan dinas yang nilainya sekitar Rp 300 juta.


Meski sempat redam saat kembalinya pimpinan dan beberapa anggota Pansus Covid-19 di awal penerapan PSBB Transisi tahap I, perseteruan pimpinan dan anggota DPRD kembali terjadi.

Bahkan beberapa anggota DPRD dari fraksi Perindo dan PKB, nekat buka bukaan soal berbagai persoalan hak-hak anggota DPRD yang sering dibatasi oleh pimpinan DPRD maupun Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Ambon, Elkyopas Silooy.


Hingga meminta Walikota Ambon untuk menggantikan posisi Sekwan karena dinilai telah mengkebiri sebagian hak hak anggota DPRD.

Tak sampai disitu, adu mulut juga terdengar saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD antara fraksi PKB dengan pimpinan DPRD. Sehingga beberapa anggota fraksi PKB dipanggil untuk menghadap pimpinan DPRD usai rapat tersebut.


Alhasil, seluruh anggota mulai diikutsertakan dalam perjalanan dinas ke Jakarta hari ini. Sehingga diduga, perjalanan dinas tersebut untuk meredam konflik internal di tubuh DPRD Kota Ambon.

Namun hal ini dibantah Ketua DPRD Kota Ambon, Elly Toisuta. Diakuinya, kunjungan kerja yang dilakukan untuk membahas pertanggung jawaban APBD Kota Ambon tahun anggaran 2019 yang sementara dibahas.


“Kunjungan kerja ini terkait pembahasan pertanggung jawaban APBD 2019. Ini karena refokusing yang terjadi, sehingga Banggar akan lakukan kunjungan ke beberapa daerah zona hijau untuk mencari referensi terkait itu,” tandas Toisuta kepada wartawan, di gedung DPRD Belakang Soya, Selasa (11/8).


Politisi Golkar ini menilai, kunjungan tersebut juga perlu dilakukan berbasis komisi untuk mencari referensi terhadap sejumlah agenda yang sempat terhenti akibat pandemi Covid-19.


“Dan komisi juga sekaligus. Kan tertunda, sehingga sebelum masuk ke masa sidang berikut, komisi lakukan kunjungan ke kementerian. Sekaligus ke beberapa daerah untuk mengambil referensi,” papar dia.

Ia menambahkan, selain Kementerian, daerah yang akan dikunjungi untuk mencari referensi adalah Bogor dan Bekasi.

“Ini karena Banggar dan Komisi ingin cari referensi ke sana. Soal netralisasi kondisi internal DPRD, tidak juga. Ini kan bagian dari tugas. Di dewan itu tidak ada masalah apa-apa. Kalau ada itu biasa dinamika dalam organisasi,” pungkas Toisuta.

Seperti yang diberitakan koran ini, Senin (10/8), dua fraksi di DPRD Kota Ambon meminta Walikota Ambon untuk menggantikan Sekwan. Karena merasa dikebiri hak haknya, yakni fraksi Perindo dan PKB.

“Saya minta kepada walikota untuk segera gantikan sekwan. Karena kita di DPRD tidak difasilitasi dengan baik. Kita punya mata anggaran yang banyak, mulai dari kita punya rapat dan segala macam amburadul,” teriak Sekretaris Fraksi PKB, Gunawan Mochtar kepada wartawan, usai paripurna internal pembahasan pertanggung jawaban APBD 2019, di gedung DPRD, Belakang Soya, Senin (10/8).

Menurut dia, banyak hal-hal yang tidak difasilitasi oleh Sekwan. Mulai dari fasilitas komputer pada ruang komisi, printer hingga persoalan makan minum anggota DPRD dan banyak hal lainnya.

Selai itu, sebut Gunawan, pimpinan DPRD terkesan tertutup dan tidak melibatkan sebagian anggota DPRD untuk membahas berbagai persoalan yang smemetara terjadi. Baik menyangkut persoalan APBD hingga persoalan anggaran Covid-19.


“Sampai saat ini kita tidak pernah rapat internal. Dari pertama Lantik sampai sekarang ini belum pernah. Dan saat penyampaian kata akhir fraksi nanti, semua akan kita sampaikan. Intinya Sekwan harus diganti” tuturnya.
Hal senada juga diutarakan Anggota Fraksi Perindo, Hary Putra Far Far. Politisi muda ini mengaku, banyak hak-hak anggota DPRD yang dibatasi pimpinan dan Sekwan.

Bahkan pasca dilantik sebagai anggota DPRD periode 2019-2024, DPRD Kota Ambon belum pernah melakukan rapat internal. Padahal banyak hal yang harus dibahas secara bersama.

“Banyak masalah di DPRD yang harus diselesaikan. Tapi ini sudah mau hampir satu tahun sejak dilantik, belum pernah ada rapat internal seluruh anggota DPRD. Kita Perindo dan PKB dan beberapa anggota lainnya juga setuju untuk ada paripurna internal, karena itu hak kami,” ucap Far Far. (UPE)

Comment