by

Rencana Pemindahan Kantor Gubernur Perlu Dikaji Ulang

Ambon, BKA- Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku yang ingin memindahkan Kantor Gubernur Maluku ke Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, perlu dikaji ulang.

Anggota DPRD Maluku, Benhur Watubun, mengatakan, lokasi yang akan dijadikan Kantor Gubernur Maluku di kawasan Rumah Tiga dinilai tidak refresentatif.

Hal itu disampaikan Benhur saat rapat Komisi I DPRD Maluku bersama Sekda Maluku, Kasrul Selang, Karo Pemerintahan Dominggus Kaya, dan Pemerintah Negeri Rumah Tiga, untuk membahas soal kesepakatan Pemprov Maluku dengan Pemerintah Negeri Tiga Tiga terkait hal itu pada 2017 lalu.

Pada masa kepemimpinan Said Assagaf selaku Gubernur Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku telah membuat beberapa kesepakatan dengan Pemerintah Negeri Rumah Tiga. Diantaranya, rencana pembangunan Kantor Gubernur Maluku di kawasan negeri itu.

“Rencana ini harus dibicarakan kembali dengan pak gubernur dan pak sekda, apakah rencana pembangunannya masih urgen untuk dipindahkan atau tidak,” katanya.

Memang dia sudah pernah meninjau lokasi tersebut. Disana dia menemui sedikit masalah terkait akses jalan masuk menuju lokasi yang akan dijadikan kantor gubernur, karena jalannya agak sempit.

Namun terkait kesepakatan lain antara Pemprov Maluku dan Pemerintan Negeri Rumah Tiga, diantaranya, pembangunan Kantor Negeri Rumah Tiga, kata Benhur, harus dipercepat.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, mengaku, MoU yang dilakukan pada 2017 lalu dengan Pemneg Rumah Tiga tersebut dibuat untuk penggunaan tanah di Rumah Tiga, bagi pembangunan RSUP Leimena juga Kantor Gubernur Maluku.

“Dalam percakapan antara Pemda Maluku dengan pemerintah dan saniri, ada sembilan point kesepakatan. Antara lain, untuk pembangunan Kantor Negeri Rumahtiga, drainase, jalan serta beberapa lain­nya. Beberapa point yang sudah jalan, misalnya, kantor negeri telah 80 persen pekerjaannya, penempatan Polsek di sana telah dikoordinasikan dengan Kapolda, mengikutsertakan warga Ruma Tiga dalam proses pembangunan RSUP Leimena. Namun ada beberapa kesepakatan yang belum jalan,” katanya.

Tentunya, kata Wattimury, hal itu akan menjadi catatan bagi Komisi I dan Komisi III dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Ini MoU, sehingga kita tidak bisa ingkari, bahwa ini sudah dilalui dengan satu kesepakatan. Tugas dewan adalah mengawal kesepakatan tersebut,” pungkasnya.
(RHM)

Comment