by

Rp 700 Miliar Kurang Berdampak Bagi Pengembangan Ekonomi

Ambon, BKA- Pinjaman Rp 700 miliar Pemerintah Provinsi Maluku ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pemulihan ekonomi maupun untuk menggerakkan pembangunan akibat dampak Covid-19, dinilai kurang berdampak kepada masyarakat.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Dr. Peter Soegijono, mengatakan, jika benar Pemerintah Provinsi Maluku ingin memulihkan dan pempercepat pertumbuhan ekonomi lewat pinjaman dana tersebut, maka mesti memperioritaskan kebutuhan masyarakat. Mana yang perlu dipenuhi lewat penggunaan angaran ratusan miliaran itu.

Jika anggaran itu diserahkan untuk dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maka anggaran itu hanya akan dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga sama sekali tidak menyentuh pengembangan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, hal itu yang mesti dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, agar tidak menimbulkan persoalan. “Sekarang kalau bicara soal pemulihan dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat, mesti disampaikan dulu kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi oleh pemerintah itu seperti apa? Apakah untuk kebutuhan infrastruktur masyarakat ataukah untuk kebutuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, saya kira itu yang harus diperjelas dulu. Sebab kalau bicara soal pengembangan ekonomi masyarakat, maka sebenarnya yang paling diprioritaskan di saat pandemi adalah memperkuat perekonomian masyarakat. Itu yang mesti menjadi perhatian pemerintah provinsi, agar dana yang dipakai itu benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Menurutnya, ada kelompok-kelompok rentan ekonomi yang sebenarnya harus diberdayakan. Jika dana tersebut digunakan untuk infrastruktur, maka muncul lagi pertanyaan, infrastruktur seperti apa yang bisa kembangkan ekonomi masyarakat? Karena kejelasan peruntukan anggaran itu akan berdampak terhadap pemanfaatannya.

“Sekali lagi, kalau itu untuk kepentingan menggerakkan pemulihan perekonomian masyarakat secara nasional, termasuk di Provinsi Maluku, maka itulah yang harus diprioritaskan pemerintah. Tapi kita harus lihat dulu, apakah infrastrukturnya menggerakkan perekonomian masyarakat dan membantu ekonomi masyarakat atau tidak. Misalnya, ada wilayah tertentu yang masyarakatnya kesulitan dalam membawa hasil produksinya karena tranportasi jalan tidak ada, saya kira membuat akses jalan itu juga membantu perekonomian masyarakat setempat. Tapi kalau diperuntukkan untuk hal infrastruktur lain, saya kira tidak tepat sasaran juga. Sebab itu arahnya ke perekonomian masyarakat, sehingga perlukan biaya yang begitu besar. Seperti dibuat tim-tim aktivitas ekonomi, membantu usaha ekonomi micro atau pengembangan usaha ekonomi kelompok perikanan, maupun aktivitas ekonomi yang lain,” ulasnya.

Itu pun, katanya, Dinas PUPR tidaklah tepat untuk mengelola anggaran ratusan miliar tersebut. Karena ada dinas-dinas teknis lainnya, yang bisa diberdayakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kalau memang dananya diperuntukan untuk peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat, menciptakan peluang pasar, membantu masyarakat mendistribusikan hasil-hasil pertanian, perikanan dan usaha-usaha ekonomi kecil, maka kemudian harus diberikan ke unit-unit atau dinas-dinas teknis yang membidangi kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, itu yang penting. Misalnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perdagangan Usaha Kecil dan Menengah atau dinas-dinas yang membantu perekonomian masyarakat diberikan anggaran untuk beraktivitas membantu masyarakat. Jangan sampai penggunaannya hanya difokuskan ke pembangunan infrastruktur saja, sehingga perekonomian tidak tersentuh sama sekali. Sebab bagi saya, kalau dana itu ke dinas PUPR, maka dampaknya kecil saja, karena pasti digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja. Jadi perlu diperjelas dulu kepada masyarakat soal pinjaman dana itu, sebenarnya untuk infrastruktur atau untuk apa. Masyarakat atau pihak lain bertanya-tanya soal pinjaman dana ratusan miliar itu,” pungkas Soegijono. (LAM)

Comment