by

Saadiah : Disperindag Harus Tertibkan Distributor Nakal

Ambon, BKA- Kelangkaan minyak tanah (mitan) pada sejumlah daerah di Maluku belakangan ini, diduga kuat akibat penimbunan yang dilakukan oknum distributor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) provinsi maupun kabupaten kota, harus lakukan penertiban terhadap distributor di lapangan.
Hal ini ditegaskan Anggota Komisi VII DPR RI, Saadiah Uluputty, saat ditemui wartawan usai Pelantikan Anggota Madya PKS Maluku, di gedung DPRD Maluku, Karpan Ambon, Minggu (24/1).

Baru-baru ini, jelas Saadiah, Dirinya telah bertemu dengan pihak Pertamina untuk mempertanyakan kelangkaan mitan yang terjadi di sejumlah daerah. Seperti Kota Ambon, Maluku Tengah, Buru dan daerah lainnya.

Dan dari penjelasan pihak Pertamina, kata dia, kelangkaan yang terjadi bukanlah dari pihak Pertamina. Melainkan diduga sengaja dilakukan sejumlah oknum distributor yang sengaja melakukan penimbunan hingga terjadinya kelangkaan mitan di sejumlah daerah.

“Saat kelangkaan mitan ini, saya sudah tanyakan ke Pertamina, persoalannya di mana ? Apakah soal kuota ketersediaan minyak tanah atau ada distributor yang nakal. Dari kata pihak Pertamina tidak ada masalah. Yakni masalah ada pada penyalur-penyalur. Maka menurut saya, Disperindag harus segera melakukan penertiban sesuai regulasi,” ujarnya.

Mantan Anggota DPRD Maluku ini menilai, harusnya ada penertiban dari awal oleh pemerintah daerah lewat dinas terkait. Yakni Disperindag Provinsi Maluku harus melakukan penertiban dan pengawasan ekstra ketat ketika muncul permasalahan kelangkaan mitan di sejumlah daerah.
“Sebenarnya, harus adapenertiban. Yakni sesuai regulasi yang ditur itu sudah jelas. Yakni pemerintah daerah lewat Disperidnag untuk tertibkan oknum-oknum itu. Karena dari pihak Pertamina turut mempertanyakan kelangkaan mitan tersebut, termasuk Ambon. Maka itu nanti kita akan rapat dengan BPH Migas,” bebernya.

Sesuai agenda yang telah ditetapkan, sebut Saadiah, Rabu pekan ini pihakya akan menghadiri rapat evaluasi dengan pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), yang sesuai tupoksi mengevaluasi distributor BBM di masyarakat.
“Rabu pekan ini, kita di KOmisi VII DPR RI akan rapat dengan BPH Migas. Yang punya fungsi untuk mengevaluasi serta distributor minyak tanah di masyarakat. Dan kita akan pertanyakan lagi kenapa bisa terjadi kelangkaan mitan di Maluku,” imbuhnya.

Ditambahkan, jika dalam evaluasi tersebut ada jatah bahan bakar minyak (BBM) jenis mitan yang kurang, maka akan diusulkan untuk penambahan kuota mitan di Maluku. Namun jika sebaliknya ada wacana pergantian mitan ke gas, maka pihaknya akan meminta pihak Pertamina Pertamina melakukan sosialisasi terlebih dahulu.

“Jika kemungkinan kurang, maka harus tambah. Tapi kalau ada persoalan lain, misalnya Pertamina yang sempat wacanakan akan ada masa transisi konversi minyak tanah ke gas, ini juga harus kita konfirmasi ke Pertamina seberapa besar sosialisasi ke masyarkat. Dan saat kunjungan ke Pertamina, saya sudah sampaikan bahwa sebelum mengkonversi itu, harus ada sosialisasi di masyarakat dulu,” pungkas Saadiah. (UPE)

Comment