by

Said Assagaff Akan Diperiksa, Terkait Korupsi Rumdis Poltek

Ambon, BKA- Mantan Gubernur Maluku periode 2014-2019, Said Assagaf, akan diperiksa sebagai saksi dikasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Dinas (Rumdis) Politeknik Ambon.

Proyek Rumdis Politeknik Ambon itu rencananya di bangun oleh PT Nusa Ina Pratama milik Jusuf Rumatoras, di kawasan BTN Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Dirkrimsus Polda Maluku, Kombes Eko Nugroho, melalui Kanit II Subdit Tipikor, Kompol Laurens Werluka, mengatakan, mantan Gubernur Maluku Said Assagaff akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Karena pada saat proyek itu, dia menjabat selaku Sekertaris Daerah diera Gubernur Karel A Ralahalu.

Undang pemanggilan terhadap mantan Gubernur Maluku itu, kata Werluka, sudah dilayangkan sejak pekan kemarin.


“Karena proyek ini dikerjakan diera Gubernur pak Karel. Sedangkan pak Said itu Sekdanya. Makanya kita mau dalami yang bersangkutan. Sejauh mana proyek ini berjalan. Karena indikasinya fiktif, uangnnya dicairkan ke perusahan yang kerjakan, tapi fisiknya tidak ada,” ujar Werluka, di Markas Ditreskrimsus Polda Maluku, Rabu (31/4).

Kasus ini, lanjut Werluka, diduga rugikan negara hingga mencapai Rp 1,3 milliar lebih. Hanya saja, sampai kini permintaan audit yang diajukan penyidik kepada BPK RI belum diproses.

Padahal hasil penyidikan yang dilakukan, secara terang-terangan ada indikasi perbuatan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.

“Kita masih menunggu audit dari BPK RI. Januari kemarin, permintaan audit sudah diajukan. Pekan kemarin juga sudah kita koordinasi lagi. Sekarang tinggal menunggu dari BPK-nya, mereka turun kapan,” kata perwira yang punya satu bunga melati itu.

Soal calon tersangka dalam kasus tersbeut, Werluka menungkapkan, ada beberapa orang yang namanya sudah dikantongi. Tapi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, diperlukan hasil audit dari BPK.

“Struktur pengadaan barang dan pengerjaannya itu fiktif. Secara perilaku, ini tindakan korupsi. Tapi kita mengacu aturan perundang undangan, dimana penetapan tersangka dalam kasus korupsi harus ada perhitungan kerugian negara,” terangnya.

Werluka berharap, BPK dapat cepat mengeluarkan hasil audit, sehingga perkara tersebut dapat segera dituntaskan.

Sebelumnya, mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku terkait kasus tersebut.

Ralahalu diperiksa pada 17 Maret lalu, sebagai saksi. Proyek pengerjaan Rumdis dianggarkan dalam APBN di tahun 2007-2010, saat dia menjabat sebagai Gubernur Maluku.

“Benar pak Ralahalu diperiksa Rabu kemarin sebagai saksi, terkait kasus pembangunan rumah dinas Politeknik Negeri Ambon tahun 2007-2010,” jelas Kanit II Subdit Tipikor Ditreskrimsus, Kompol Laurens Werluka, kepada wartawan di Mako Ditreskrimsus Polda Maluku, Senin (22/3).

Kasus itu, katanya, kini dalam tahap penyidikan. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, diketahui PT Nusa Ina telah menerima uang pekerjaan empat tahun anggaran. Namun proyeknya fiktif.

“Proyeknya ini fiktif. Jadi PT Nusa Ina Pratama ini sudah ambil uang, dangan tujuan melakukan pembangunan di perumhan Pemda. Namun ternyata itu Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) lewat BTN. Nah kontraktor proyek, dalam hal ini PT Nusa Ina Pratama, mengambil keuntungan disitu,” bebernya.

Menurutnya, keterangan Ralahalu selaku mantan Gubernur sangat diperlukan, lantaran dalam dugaan korupsi pada proyek ini, ada keterkaitan rekanan PT Nusa Ina Pratama selaku kontraktor dengan Koperasi PNS Pemprov Maluku.

“Proyek pembangunan perumahan ini ada hubungan dengan Koperasi PNS Pemprov Maluku. Pak Ralahalu diperiksa karena jabatannya saat itu selaku gubernur dan tandatangan SK, untuk pengembangan perumahan yang dilakukan oleh Koperasi PNS tersebut,” tandasnya.(SAD).

Comment