by

Sairdekut Duga Ada hubungan Dengan Pinjaman Rp 700 Miliar

KUA-PPAS Tahun 2021 Terlambat Diserahkan Pemprov

Ambon, BKA- Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum juga menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Hal tersebut membuat, DPRD Provinsi Maluku sampai sekarang belum bisa menuntaskan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, yang harus diselesaikan berakhirnya 2020.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut, menduga, keterlambatan penyerahan dokumen KUA-PPAS 2021 tersebut mungkin ada hubungannya dengan rencana pinjaman Rp 700 miliar dari PT. SMI. Sehingga dibuat penyesuaian-penyesuaian.

“Kemarin, kita hanya fokus membicarakan soal pinjaman Pemprov sebesar Rp 700 miliar. Saat ini mereka menyiapkan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021, untuk nantinya diserahkan ke DPRD. Kewajiban kita adalah, harus menuntaskan seluruh pembahasan RAPBD 2021 sebelum tahun 2020 berakhir,” ungkap Sairdekut kepada awak media, Rabu (2/12).

Namun, lanjut Sairdekut, ada dua hal prinsip yang harus diperhatikan Pemprov Maluku di APBD Tahun Anggaran 2021. Pertama, bagaimana bisa menurunkan angka kemiskinan. Kedua, mengatasi angka pengangguran, dengan membuka lapangan pekerjaan.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Provinsi Maluku juga harus melakukan pembenahan terhadap seluruh infrastruktur yang menjadi tanggung jawab mereka, terutama infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

“Jadi apa yang menjadi kewajiban Pemprov Maluku? Tentunya soal pendidikan, terutama di tingkat SMK dan SMA yang telah dialihkan menjadi tanggung jawab Pemprov Maluku, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” tekannya.(RHM)

Comment