by

Salampessy : Terdakwa Dana BOS Sudah Kooperatif

Akbar Salampessy, penasehat hukum terdakwa Sobo Makatita,bekas kepala SMP Negeri 8 Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah tetap bersikap kooperatif dalam kasus yang melilitnya itu.

Hal ini disampaikan Salampessy saat membacakan nota pledoi di persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (22/3).

Dengan sikap kooperatif tersebut, sebagai kuasa hukum berharap, adanya keringanan hukuman dari majelis yang mengadili perkara ini.

Menurut Pengacara muda ini, selain terdakwa bersikap kooperatif, terdakwa pun belum pernah di hukum, terdakwa mengakui semua perbuatannya.
“Oleh karena terdakwa belum pernah di hukum. Makanya kita minta agar kalau bisa majelis hakim meringankan hukuman terdakwa. karena menurut kami, ancaman hukuman yang disampaikan jaksa dianggap terlalu berat,” tandasnya.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Ambon, menuntut mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Leihitu, Kabupaten Malteng Sobo Makati, dengan pidana penjara selama enam (6) tahun di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (4/3).
Lelaki 59 tahun ini, diduga terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2015-2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada SMP Negeri 8 Leihitu tahun 2013-2014.

“Menyatakan terdakwa Sobo Makatita terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam dakwaan subsider melanggar pasal 3 junto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor, atau UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999, tentang tipikor, junto pasal 64 ayat 1 ke 1 KUHPidana,” ungkap JPU Ruslan Marasabessy dalam amar tuntutannya di persidangan yang di pimpin ketua majelis hakim, Cristina Tetelepta Cs, sedangkan terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Akbar Salampessy.
Selain pidana badan, terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp.200 juta, subsider enam bulan kurungan penjara, serta menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.900 juta lebih.

Di dalam dakwaan JPU, terdakwa mantan Kepala SMP Negeri 8 Leihitu melakukan tindak pidana korupsi dana BOS dan juga dana DAK pada sekolah tersebut.
Atas perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp. 926.018.574.

Menurut JPU, terdakwa melakukan pembelanjaan hingga pengeluaran keuangan sendiri tanpa melibatkan komite sekolah dan panitia pembangunan sekolah.

Terdakwa secara sengaja memasukan kegiatan-kegiatan sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Kegiatan tersebut ada yang benar dilaksanakan namun terdakwa tidak membayar. Ada juga item kegiatan yang pembelanjaanya tidak ada sama sekali. Selain itu, ada beberapa item yang anggarannya sengaja dilebihkan alias mark up.

Terdakwa juga membuat kwitansi dan nota belanja seolah-olah kegiatan tersebut dilaksanakan dan dibayar sesuai kegiatan, dan jumlah biaya yang tercantum di dalam RAB. Terdakwa membuat laporan dengan lampiran bukti pengeluaran yang tidak sah dan lengkap.

Dalam kurung waktu 2013 hingga 2014, SMP Negeri 8 Leihitu menerima dana DAK untuk rehabilitasi tiga kelas sebesar Rp. 365,5 juta, dana untuk pembangunan perpustakaan sebesar Rp. 227 juta, serta rehab tiga kelas sedang senilai Rp 189 juta. Sementara uang dana BOS yang diterima dari tahun 2015 hingga 2017 berturut-turut senilai Rp. 198 juta, Rp. 200 juta, dan Rp. 179,4 juta.

Dalam dana BOS itu, ada sejumlah kegiatan fiktif yang dilakukan dengan selisih hingga Rp. 275 juta selama tiga tahun itu.

Sedangkan, SMPN 8 Leihitu juga menerima dana untuk sejumlah siswa miskin selama tiga tahun berturut-turut, sebesar Rp 86,65 juta untuk 163 siswa.

Uang itu diperuntukkan untuk pembelian buku, seragam hingga peralatan lainnya bahkan sumber untuk seragam dan buku berasal dari orang tua se­besar Rp. 250 ribu. SMP 8 Negeri Leihitu juga menerima dana bansos senilai Rp. 242.681.113.(SAD)

Comment