by

Saniri Negeri Tawiri Dicecar Kejati

Ambon, BKA- Peyidik Kejati Maluku tak tinggal diam. Sejumlah bukti terus digarap guna memperkuat alat bukti, terkait dugaan korupsi pembebasan lahan milik pemerintah Negeri Tawiri untuk pembangunan dermaga dan sarana Prasarana Pendukung Operasional Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengungkapkan, penyidikan kasus itu agendanya masih berlangsung. Sejumlah pihak yang dianggap mengetahui kasus tersebut pun terus dicecar.

“Jadi baru saja dua saksi dari unsur Saniri Negeri Tawiri dicecar penyidik Kejati Maluku, “ ungkap Sapulette, di ruang kerjanya, Selasa (19/1).

“Saksi yang diperiksa berinisial M.I.J.T diperiksa oleh Penyidik I Gede Wirahtama, bertempat di ruang pemeriksaan Pidsus Kejati Maluku dengan sebanyak 20 pertanyaan, dari pukul 10.05 WIT- 13.47 WIT. Saksi satu lagi berinisial I.L diperiksa oleh Jaksa Nov Tatipikalawan, sebanyak 20 pertanyaan. Dia diperiksa sekira pukul 10.00 WIT-13.00 WIT,” ungkap Sapulette.

Sapulette mengaku, sebelumnya, penyidik juga sudah memeriksa sejumlah saksi lain. Misalnya, saksi-saksi yang mengetahui langsung proses pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan dermaga tersebut.

“Beberapa saksi sudah diperiksa, baik dari Kantor BPN Provinsi Maluku, Kantor Camat Baguala dan Pemerintah Negeri Tawiri. Sementara pemeriksaan akan terus dilakukan. Ikuti terus perkembangannya,” tandas Sapulette.

Jaksa dua bunga melati itu mengatakan, kalau tidak salah, dalam beberapa hari ke depan, jaksa terus mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi dalam perkara ini.

“Ini menandakan bahwa Kejati juga punya target tertentu dalam menuntaskan kasus ini,” jelasnya.

Data yang dihimpun di Kejati Maluku, pada saat kasus ini dalam tahap penyelidikan tim intelejen, Raja Tawiri Jacob N Tuhuleruw dengan stafnya diperiksa di Kejati terkait dugaan korupsi pembebasan lahan senilai Rp 4,3 miliar untuk dermaga TNI AL di Negeri Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Diketahui juga, kasus ini dilaporkan salah satu saniri di Desa Tawiri. Saat itu dirinya mengatakan, kasus dugaan korupsi itu terjadi antara tahun 2016 sampai 2017.

Sebelumnya, untuk memuluskan proses pembebasan lahan, Raja Tawiri nekad mengesampingkan aturan, yakni, dirinya saat itu menunjuk stafnya di bagian Kaur Umum Negeri Tawiri, SR, yang adalah orang dekatnya, untuk membuat dokumen pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBN.

Padahal sesuai mekanisme, harus Sekretaris Negeri Tawiri inisial DH yang harus kerjakan, karena yang bersangkutan (DH) masih aktif. Sedangkan JS, salah satu pemilk lahan sebanyak 11 objek yang ikut dikapling untuk dermaga TNI AL tersebut uangnyapun tak jelas.

Sampai sekarang ini, Pemerintahan Negeri Tawiri baru membayar 5 objek dengan dana Rp 1,1 miliar. Seharusnya Pemerintahan Negeri Tawiri bayarkan untuk lima objek tersebut adalah Rp 3,6 miliar.(SAD).

Comment