by

Sapulette Minta Kubu Fery Tanaya Cermati UU

Ambon, BKA- Polemik terkait penetapan Fery Tanaya sebagai tersangka oleh Kejati Maluku, dikasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan Kantor Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, terus berpolimik.

Sebelumnya, salah satu penasehat hukum Fery Tanaya, Henry Lusikooy, mengingatkan Kejati Maluku agar berhati-hati dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap kliennya. Karena pihaknya tengah mengajukan gugatan perdata melawan Kejati Maluku dan BPN Namlea, terkait masalah yang menjadi objek permasalahan perkara tersebut.

Berdasarkan aturan undang-undang yang termuat dalam pasal 81 KUHPidana, menyebutkan, penundaan penuntutan dapat dilakukan apabila ada perselisihan prayudisial.

Namun hal itu mendapat tanggapan dari Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette. Dia meminta kubu Fery Tanaya sebaiknya membaca dengan cermat, terkait ketentuan pasal 81 KUHP, maupun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 1956. Karena disitu sudah diatur terkait penangguhan penuntutan. Bukan penangguhan penyelidikan atau penyidikan.

Menurut Sapulette, kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk pembangunan kantor Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, saat ini penanganannya masih dalam tahap penyidikan. Begitu pula penetapan tersangka yang dilakukan penyidik pada tahap Penyidikan.

“Jadi sekali lagi, tahapan penanganannya berbeda. Yang diatur dalam pasal 81 KUHP penangguhan pemeriksaan perkara pada tahap menuntutan, bukan tahap penyidikan,” jelasnya.

Lanjut Sapulette, bicara soal pasal 81 KUHP dan Perma No 1 tahun 1956, ketika hakim memeriksa perkara pidana disisi lain ada perkara perdata yang punya kaitan dengan pidananya, maka penuntutan terhadap perkara pidana itu ditunda dulu sampai kaus perdata diselesaikan.

“Contoh, perkara pasal 284 soal perzinahan. Kalau ada gugatan perceraian masuk ke Pengadilan, maka perzinahan di tunda dulu, sampai proses perceraian selesai, baru pidananya jalan. Karena perceraian itu kan masuk ranah perdata. Jadi sekali lagi, dalam pasal itu yang diminta kan penangguhan penuntutan. Dan perkara pidana Fery Tanaya ini kan baru dalam penyidikan. Maka otomatis, ranahnya bedah lah,” tutur Sapulette.

Sementara itu, lanjut Sapulette, untuk melangkapi berkas kedua tersangka, Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa, penyidik kembali memeriksa 4 saksi terkait.

Mereka yang diperiksa, masing-masing, F.L yng Pegawai BPN Provinsi Maluku. Dia diperiksa penyidik YE Almahdaly. Saksi E.T yang pensiunan pegawai BPN Maluku, diperiksa penyidik Novita Tatipikalawan. Saksi S.M.T pihak PLN, diperiksa penyidik Ye Oceng Amadahly. Serta saksi F.S dari pihak PLN, diperiksa oleh penyidik Ye Oceng Almahdali.

“Pemeriksaan terhadap 4 saksi ini dengan puluhan pertanyaan. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka FT dan AGL dalam perkara pengadaan lahan untuk pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku,” pungkas Sapulette.

Sebelumnya, Henry Lusikooy yang merupakan kuasa hukum Fery Tanaya, meminta, agar Kejati Maluku hati-hati dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap kliennya.

Pasalnya, masalah yang menjadi objek permasalahan perkara ini, sedang diajukan gugatan perdata melawan Kejati Maluku dan BPN Namlea. Sehingga berdasarkan aturan undang-undang yang termuat dalam pasal 81 KUHPidana, menyebutkan, penundaan penuntutan dapat dilakukan apabila ada perselisihan prayudisial.

Untuk itu, kata dia, yang menjadi pertanyaan, apa maksud dari perselisihan prayudisial ini. Karena menurut UU, jika terjadi sengketa keperdataan sebagaimana yang disebutkan kejaksaan bahwa adanya tanah negara itu.

“Nah, kita sudah informasikan melalui juru sita Pengadilan Negeri Ambon, membantu pengadilan Namlea terkait jadwal sidang yang akan digelar dalam perkara perdata yang didugat pak Fery Tanaya. Namun mengapa sampai Kejati tidak mengindahkan hal ini,” jelas Lusikooy, beberapa waktu lalu.

Dia menyebut, Kejati Maluku jika melanjutkan proses penyelidikan dan penuntutan terhadap perkara ini, maka sudah nyata-nyata melanggar undang-undang.

“Jadi hal ini dilain sisi, Kejati sudah melanggar hukum. Dan pertanyaan saya begini, apakah kewenangan Kejati itu lebih tinggi daripada perintah UU? Untuk itu bagi saya sebagai kuasa hukum pak Fery, seharusnya Kejaksaan mempertimbangkan dengan matang permohonan yang diajukan terkait penundaan proses hukum pak Fery dari sisi proses pidananya,” katanya.

Dia melanjutkan, jika Kejati paksakan untuk melanjutkan proses penuntutan kasus ini, lalu dalam putusan perdata yang sedang diajukan Fery Tanaya melalui kuasa hukumnya dinyatakan menang, lalu bagaimana dengan proses hukum yang dilakukan kejaksaan.

“Artinya, kalau dalam gugatan perdata hakim, putuskan tanah itu milik pak Fery, sedangkan dalam proses pidana, Kejaksaan bilang tanah itu milik negara, dan proses pidana sudah berjalan, itu bagaimana? Dan kalau begitu, pak Fery pasti tuntut ganti rugi yang besar, karena dia seorang pengusaha yang kemerdekaaannya dirampas oleh kejaksaan. Oleh karena itu, diharapkan Kejati melaksanakan perintah UU dengan melihat semua pasal-pasal yang ada. Jangan membuat kebijakan yang bertentangan dengan UU,” pungkasnya.(SAD).

Comment