by

Satgas Covid-19 : Vaksinasi Jadi Kewajiban Masyarakat

Meningkatnya angka penularan covid-19 di Maluku, membuat pemerintah daerah memberlakukan kebijakan wajib vaksinasi bagi setiap masyarakat. Kartu vaksinasi bahkan dijadikan salah satu syarat melakukan berbagai pengurusan di instansi manapun.

Selain pengurusan, kartu vaksin juga sebagai syarat pelaku perjalanan yang hendak masuk keluar kota Ambon.

Banyak warga yang mengeluh dengan kebijakan itu, karena terkesan dipaksakan. Mereka menilai, vaksinasi Covid-19 adalah hak dan bukan suatu kewajiban.

Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Maluku, Adonia Rerung, saat diwawancarai mengatakan, vaksinasi Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kewajiban, termasuk di Maluku.

“Jadi saat kami konfrensi pers bersama pak presiden Joko Widodo dengan 33 provinsi lainnya, beliau (Presiden) mengatakan bahwa vaksin adalah kewajiban. Bukan lagi hak rakyat tapi sudah menjadi kewajiban penuh warga negara,” terang Rerung, Senin (5/7).

Terkait Undang-undang Kesehatan RI nomor 36 tahun 2009 Bab III bagian kesatu pasal 5, tentang masyakat berhak menentukan pelayanan untuk dirinya sendiri, Rerung menilai, Presiden RI telah mengeluarkan undang-undang darurat untuk wajib vaksin.

“Jadi sudah keputusan presiden bahwa vaksin adalah kewajiban ya. Undang-undang hak dan kewajiban itu normatif, sedang yang berlaku di pandemi adalah Undang-undang Kedaruratan,” sebutnya.

Ia juga menjelaskan, PCR dan rapid antigen tetap dilakukan untuk orang-orang yang akan melakukan perjalanan dan juga kartu vaksin.

“Rapid antigen dan PCR tetap berlaku untuk orang-orang yang akan melakukan perjalanan. Harus pakai masker juga dan harus tetap taati protokol kesehatan. Vaksin ini kan untuk mengurangi dampak covid, bukan untuk menyembuhkan. Jadi kalau sudah vaksin kemungkinan masih terpapar itu ada,” sebutnya.

Disinggung apakah seluruh instansi Pemprov Maluku sudah melakukan peraturan baku mengenai hal tersebut, Rerung juga menyebutkan, di semua instansi pemerintahan seluruh Indonesia sudah memberlakukan peraturan dimaksud.

“Jadi instansi di seluruh Indonesia sudah memperlakukan peraturan ini. Ini semua demi Indonesia mencapai herd imunnity. Sekarang saja Indonesia belum mencapai 50 persen orang yang vaksin. Jadi ini ditekan terus, agar Indonesia cepat pulih dari pandemi ini,” tukasnya.

Dia berharap, semua masyarakat Maluku dapat menaati peraturan yang telah ditetapkan, demi kemaslahatan bersama. Agar Maluku bisa secepatnya keluar dari pandemi Covid-19. (MG-2)

Comment