by

Satgas Jelaskan Perbedaan PPKM Mikro dan Darurat

Masyarakat Kota Ambon dianggap belum memahami sepenuhnya regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat (Pempus), dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dengan PPKM Darurat.

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi, membuat masyarakat banyak yang salah kaprah antara PPKM Mikro diperketat dan PPKM Darurat, terang Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Ambon, Joy Adriaansz, kepada awak media di Balaikota, Selasa (13/7).

Dijelaskan, Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu telah menerbitkan Instruksri Mendagri nomor 20 tahun 2021, yang mencakup beberapa perubahan pada Instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021. Dalam regulasi itu tercantum, kalau Kota Ambon dan Kepulauan Aru masuk dalam PPKM Mikro Diperketat bersama kabupaten/Kota lain di Indonesia.

Diantaranya Kota Banda Aceh, Kota Sibolga, Solok, Pekanbaru, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kota Jambi, Lubuk Linggau Palembang, Kota Bengkulu, Metro, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kota Palangkaraya, Kabupaten Bulungan, Kota Manado,Tomohon,Palu, Kendari, Kabupaten Lembata, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Boven Digoel, Kota Jayapura, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama.

Sementara daerah yang masuk dalam PPKM Darurat diantaranya Medan, Bukit Tinggi, Padang, Padang Panjang, Batam, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Pontianak, Singkawang, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Bontang, Mataram, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong.

Disebut PPKM Darurat, lanjut Joy, karena ada wilayah kabupaten kota, luar pulau Jawa dan Bali yang masuk dalam kriteria situasi darurat. Sehinga perlu dilakukan perubahan terhadap Instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Covid-19 di tingkat desa dan Kelurahan.

Untuk kota Ambon, karena masuk kategori wilayah PPKM Mikro diperketat, sehingga masih berpedoman pada Instruksi Walikota nomor 3 tahun 2021, yang merupakan tindaklanjut dari Instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021, terangnya.

Ia juga menjelaskan, beberapa perbedaan PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat antara lain terkait aturan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). Yakni berdasarkan Instruksi Mendagri nomor 20 tahun 2021, untuk PPKM Darurat, perkantoran dibagi menjadi sektor non esensial, esensial, dan kritikal.

Dimana untuk sektor non esensial ditetapkan 100 persen bekerja dari rumah (WFH). Sementara sektor esensial yang berkaitan keuangan dan perbankan khusus asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer), dapat beroperasi dengan 50 persen staf untuk lokasi pelayanan, dan 25 persen untuk adiministrasi perkantoran.

Kemudian untuk sektor esensial yang mencakup pasar modal, sambung dia, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, perhotelan non karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Sementara untuk industri orientasi ekspor, beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf di fasilitas produksi/pabrik, serta 10 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran. Guna mendukung operasional, jelasnya.

Sedangkan pada PPKM Mikro Diperketat, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75 persen WFH dan 25 persen bekerja di kantor (WFO), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pasar Tradisional dan pusat perbelanjaan atau mall pada PPKM Darurat, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50%. Sementara pusat perbelanjaan seperti mall atau pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, swalayan dan supermarket, ungkap Joy.

Selanjut PPKM Mikro Diperketat, tambah Joy, pasar tradisional dibuka sampai pukul 18.00 waktu setempat, sementara pusat perbelanjaan atau mall seluruhnya masih dapat beroperasi sampai pukul 17.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung sebanyak 25 persen.

Untuk makan minum di tempat umum, pada PPKM Darurat warung makan, rumah makan atau restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, hanya melayani pesan antar (takeaway) dan tidak menerima makan di tempat (dine-in), tegasnya

Pada PPKM Mikro diperketat, masih diperbolehkan dine-in dengan 25 persen dari kapasitas tempat hingga pukul 17.00, namun layanan takeaway diizinkan hingga pukul 20.00 waktu setempat.

Tim Satgas Covid-19 Kota Ambon dalam pelaksanaan operasi Yustisi akan terus mensosialisasikan regulasi kepada masyarakat. Diharapkan perbedaan ini dapat dimengerti, sehingga tidak lagi terjadi kesalahpahaman masyarakat antara PPKM Mikro Diperketat dan PPKM Darurat, kunci Joy. (IAN)

Comment