by

Satpol PP Bongkar Lapak Pedagang di KKT

beritakotaambon.com – Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), yang bertugas di Pasar Tradisional Tangguh Omele, terpaksa membongkar lapak milik Etus Batkunde, Rabu (8/9).

Pembongkaran lapak itu dilakukan, karena Etus dinilai bandel dalam beraktivitas di pasar itu. Dia tidak mengantongi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).

Tiga kali Kepala Pasar Omele, Marvin Fenanlampir, melayangkan surat teguran kepada Etus untuk mengurus SITU pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) maupun Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KKT. Namun teguran itu tidak ditanggapi, sehingga dilakukan langkah tegas terhadap pedagang itu.

Marvin mengatakan, langkah tegas dengan membongkar lapak tersebut untuk memberikan efek jera bagi para pedagang, yang dengan sengaja tidak mengantongi SITU dalam beraaktivitas jual-beli di Pasar Tangguh Omele.

“Setelah melayangkan surat teguran tiga kali, dan pedagang tersebut tidak juga menggubris, saya selaku Kepala Pasar yang dipercaya Pemda untuk mengkoordinir pasar, terpaksa mengambil tindakan tegas dengan membongkar lapak, agar ada efek jera bagi pedagang bandel. Apalagi dirinya, tidak memiliki izin dari dinas terkait selama ini,” ujar Marvin.

Baca juga: Jemaat GPM Saumlaki Berbagi Kasih

Selain tidak memiliki SITU, terang Marvin, yang bersangkutan juga tidak dapat membuktikan melakukan pembayaran retribusi, maupun menunjukan bukti kontrak penggunaan lapak di pasar itu.

Lapak milik Etus, kata Marvin, terdiri dari tiga bagian, yakni, dua kios dan satu lahan kosong yang dibangun semacam gazebo. Areal tersebut terlihat kumuh, sehingga mengotori pemandangan araeal pasar.

“Kontrak dengan Disperindagkop saja tidak ada, lalu dia mau menguasai areal itu yang terdiri dari dua kios dan satu lahan kosong. Lahan kosong itu kan milik Pemda. Kios yang dibikin saja tidak sesuai aturan lapak, yang menjadi kriteria pedagang di pasar, sehingga saya selaku Kepala Pasar memiliki hak dan tugas untuk menertibkan hal ini,” beber Marvin.

Etus yang dikonfirmasi, mengatakan, telah memiliki ijin pendirian lapak pada lahan Pemda itu sejak 2016 silam hingga sekarang, dengan sewa Rp 25 ribu per meter persegi. Itu sesuai Perda.

Baca juga: BPPP Tanut Minta Bupati Bijak

Ia menuturkan, memiliki tiga tempat yang disewa, masing-masing memiliki luas 5×8 meter. Sehingga dia selama ini membayar retribusi sebesar Rp 3 juta per tahun untuk ketiga lapaknya.

Dia mengaku, memiliki bukti pembayaran per tahun. Diantaranya, bukti Surat Ketetapan Distribusi Daerah (SKRD) pada 2018 lalu.

Berdasarkan SKRD tersebut, katanya, penyetoran dilakukan rutin bersamaan dengan retribusi di Pasar Larat, yang juga dimilikinya dengan besaran Rp 15.900.000 per tahun.

Sedangkan pada tahun 2019, ada kenaikan biaya sewa. Di Pasar Larat, Etus membayar Rp 16.500.000 per tahum. Sedangkan di Pasar Omele naik menjadi Rp 3.800.000 per tahun.

“Tahun 2020, ketika saya masih berada di Larat, saya pernah suruh istri untuk bayar biaya sewa di Pasar Omele. Namun waktu itu ada sedikit kendala, karena katanya pengelolaannya sudah diserahkan dari Dispenda kepada Disperindagkop UKM untuk diterbitkan kontrak dulu, baru bisa dilakukan pembayarannya di Dispenda. Yang menjadi masalah adalah jika kami lakukan pembayaran juga, dasarnya apa? Mestinya harus ada dulu surat kontraknya. Karena ada tekanan dari Kepala Pasar Omele, akhirnya istri saya harus membayar pada tanggal 11 Januari 2021 dengan nilai Rp 2 juta,” terang Etus.

Baca juga: Perpustakaan KKT Keliling Desa

Dia menambahkan, karena pengelolaan Pasar Omele sepenuhnya telah diserahkan kepada kepala pasar, dia bersama dengan sejumlah pedagang lain melakukan penyetoran sewa ewa bilik dan sewa tanah kepada kepala pasar. Namun penyetoran itu tidak disertai bukti pembayaran atau kwitansi dan sebagainya.

“Jadi intinya, saya sudah menyewa tempat ini sesuai SKRD yang ada. Setiap tahun, saya bayarkan retribusinya,” imbuhnya.(BTA)

Comment