by

Satreskim Polres Aru Dinilai Langgar Prosedur, Terkait Penangkapan Dugaan Human Trafficking

Ambon, BKA- Propses penangkapan MB alias M yang diduga sebagai mucikari dalam kasus human trafficking (perdangangan orang) pada Karaoke Cepaka Sari (CS) Dobo yang dilakukan oleh Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Kepulauan Aru, dinilai tak sesuai prosedur.
Hal tersebut diungkapkan Kuasa Hukum Tersangka MB alias M, Yohanis Romodi Ngurmetan, kepada BeritaKota Ambon, Selasa (27/4). Menurut Ngurmetan, proses tangkap tangan yang dilakukan Satreskrim Polres Kepuluan Aru pada 5 April 2021 lalu, perlu dievaluasi. Karena tidak sesuai prosedur penangkapan. Sebab pada saat penangkapan, kliennya sementara menulis nota barang dagangannya dan bukan sementara melakukan transaksi human trafficking seperti yang disangkakan.
“Polisi ini kan lakukan penangkapan terhadap klien saya ini kan, Operasi Tangkap Tangan (OTT). Nah kalau OTT itu kan harus minimal ada barang bukti (BB) dan ada transaksi. Tapi ini kan tidak, lantas di bilang OTT human trafficiking? Dari mana itu? Tidak ada BB kok,” heran Ngurmetan.
Anehnya lagi, sebut Ngurmetan, proses penangkapan terhadap kliennya saat itu juga tidak disertakan surat penahanan sebagai dasar bukti, bahwa kliennya telah melakukan tindak pidana human trafficking. Dimana ketika ada aduan atau laporan tentang dugaan human trafficking yang dilakukan kliennya atau MB, maka Satreskrim Polres Kepulauan Aru membuat surat panggilan kepada kliennya untuk dimintai keterangan atau klarifikasi terhadap dugaan tidak pidana human trafficking, yang diduga dilakukan oleh kliennya.
“Saya jujur harus bilang bahwa proses pentahapan seperti ini tidak dilakukan oleh Satreskrim Aru. Kan prosedurnya jelas. Ketika ada aduan tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan kliennya, maka harus dibuat surat panggilan untuk dimintai keterangan. Bukan lansung OTT, kan salah itu,” bebernya.
Menurut dia, kalau ditinjau dari penggunaan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang disangkakan terhadap kliennya itu, sangat bertentangan dengan OTT yang dilakukan Satreskrim Polres Kepulauan Aru kepada kliennya.
“Kalau sesuai pasal 2 ayat (1), setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, nah pasalnya jelas kan. Jadi kalau penangkapan OTT terhadap klien saya itu sangat tidak tepat karena tidak ada transaksi itu,” sebutnya.
Setelah dirinya mencermati dan menganalisa kasus kliennya itu, mulai dari proses penangkapan, penyelidikan hingga penahanan, maka timbul dugaan bahwa ada proses setingan terhadap kasus dugaan human trafficking yang disangkakan kepada kliennya itu.
“Setelah saya cermati dan menganalisa kasus klien saya ini, maka ada dugaan setingan di kasus ini, dan imbasnya ke klien saya. Sebab klien saya ini hanya sebagai penjual pakaian di karaoke itu. Kok kenapa ditahan sebagai tersangka ? Lalu pemilik yang punya tempat karaoke tidak ditangkap, tetapi diperiksa sebagai saksi ? Ini kan aneh,” kesalnya.
Ngurmetan berharap, penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Aru, dalam proses penangan kasus human trafficking yang disangkakan kepada kliennya itu ditinjau kembali. Dan mencari secara jelas sebab akibat terjadinya dugaan tindak pidana human trafficking tersebut. Sehingga tidak menimbulkan dugaan opini setingan dalam kasus human trafficking ini.
“Harapan saya ya, hukum harus ditegakan dengan adil. Jangan orang yang tidak bersalah dijadikan tumbal. Penerapan Pasalnya pun harus sesuai perbuatan yang disangkakan kepada klien saya. Karena penangkapan klien, saya tidak sedang melakukan transaksi perdagangan orang (human trafficking). Jadi sekali lagi saya harap penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Aru harus bekerja adil dan jujur dalam peanganan kasus yang menjerat klien saya ini ya,” harapnya.
Diberitakan sebelumnya, Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Sugeng Kundarwanto, Kepada BeritaKota Ambon belum lama ini mengungkapkan, penyelidikan tersebut dilakukan berdasarkan pengakuan salah satu calon pramuria di karaoke tersebut.
Awalnya, dugaan trafficking itu terungkap pada 5 Maret 2021 lalu. Saat itu, seorang mucikari inisial MB alias M menjemput RHW alias R, CS alias C dan N, di bandara Rar Gwamar Dobo, sekitar pukul 10.00 Wit.
Ketiganya akan dipekerjakan di karaoke Cempaka Sari sebagai pramuria, untuk melayani tamu pria hidung belang yang hendak minum, sekaligus melayani hubungan badan/sexual layaknya suami isteri. Pada proses penjemputan itu, salah satu korban, RHW melihat seorang petugas dan menemuinya. Dia menceritakan masalah yang dialaminya. Dia merasa dibohongi dengan perjanjian kerja yang tidak sesuai kesepakatan.
“Jadi dia (korban) ceritakan masalahnya ke petugas. Dan petugas menyarankan untuk melapor di Polres. Dan dia melapor. Akhirnya terkuak semua modus operandi pelaku,” terang Kapolres.
Lanjut Kapolres, modus operandi yang digunakan, tersangka MB alias M bekerjasama dengan S alias B, yang melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat.
Dan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain sejak dari Jakarta menuju Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, yang kemudian dipekerjakan di Karaoke Cempaka Sari sebagai pramuria, dengan iming-iming awal pendapatan sebesar Rp 2.000.000 per hari. Namun kenyataannya, pernyataan pelaku tersebut tidak sesuai realita.
“MB alias M ini bekerjasama dengan S alias B. Mereka rekrut pekerja dari luar Dobo, dengan iming-iming upah sebesar 2 juta. Namun kenyataannya tak sesuai itu,” jelas Kapolres. (WAL)

Comment