by

Satu Tersangka Korupsi Lahan Dermaga Tawiri Belum Ditahan

AMBON-BKA, Tiga dari empat tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon di Negeri Tawiri, sudah ditahan pihak Kejati Maluku. Tersisa satu tersangka yang masih bebas.

Praktisi Hukum di Maluku, Eduard Diaz, mengatakan, berdasarkan informasi yang beredar, kurang satu tersangka yang belum ditahan. Sehingga dia berharap, agar tersangka itu secepatnya ditahan, guna memberikan rasa keadilan bagi tiga tersangka lainnya yang sudah ditahan.

“Ada informasi yang beredar, kurang satu tersangka belum di tahan. Nah, kita sebagai praktisi hukum, mendesak agar tersangka itu ditahan. Hal ini dilakukan, agar ada rasa keadilan terhadap tiga tersangka lainnya yang sudah di tahan di Rutan kelas kelas II A Ambon, ” ujar Diaz, Minggu (21/7).

Menurutnya, berkas perkara ketiga tersangka yang ditahan, yakni, Raja Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, mantan Raja Tawiri Jerry Tuhuleruw, Saniri Negeri Tawiri Joseph Tuhuleruw, tidak lama lagi akan dilimpah ke Pengadilan Tipikor Ambon.

Sementara tersangka JRS, katanya, hingga saat ini belun ditahan.
“Tersangka JRS harus ditahan. Tidak ada alasan. Jika memang kendala sakit, penyidik harus bangun koordinasi, sudah sembuh apa belum. Soalnya, sudah beberapa minggu, tersangka belum ditahan,” tandasnya.

Salah satu sumber masyarakat Negeri Tawiri, mengungkapkan, tersangka JRS saat ini masih berkeliaran bebas di Negeri Tawiri.

“Dia ada itu. Ada berkeliaran saja di dalam negeri. Dia harus di ditahan lagi. Karena rekan-rekannya sudah di tahan,” singkat sumber itu, menolak namanya dipublish.

Sebelumnya, Kajati Maluku Rorogo Zega kepada wartawan mengatakan, tiga tersangka yang di tahan penyidik antaranya, Raja Tawiri Jacob Nicholas Tuhuleruw, mantan raja Jerry Tuhuleruw, saniri negeri Joseph Tuhuleruw. Sedangkan yang belum ditahan yakni JRS.

“Tiga tersangka untuk kasus ini, kita sudah tahan hari ini. Penahanan selama 20 hari ke depan. Sedangkan untuk satu tersangka tersisa, belum ditahan karena sedang sakit,” ujar Kajati, di Aula Lantau II kantor Kejati Maluku, Kamis (8/7).

Sebelumnya diberitakan, setelah melalui serangkaian penyidikan panjang, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku akhirnya menetapkan menetapkan JNT, JST, JRT dan JRS, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon tahun 2015.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Wayhudi Kareba, mengatakan, tim penyidik telah mengekspos penetapan tersangka terhadap kasus dugaan korupsi, penyalahgunaan pendapatan asli Negeri Tawiri yang bersumber dari hasil pembebasan lahan milik negeri.

Lahan tersebut digunakan untuk pembangunan Dermaga dan Sarana/Prasarana Lantamal IX Ambon tahun 2015 lalu di Negeri Tawiri.

“Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni, Raja Tawiri JNT, mantan raja JST, dan dua Saniri Negeri Tawiri JRT dan JRS,” kata Wahyudi, di ruang kerjanya, Jumat (25/6).

Dia menyebutkan, penetapan empat tersangka itu dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah bukti dan hasil audit kerugian negara, yang mencapai Rp 3,8 miliar.

Menurutnya, dari alat bukti dan keterangan sejumlah saksi, empat tersangka ini dinilai yang paling bertanggungjawab atas penyimpangan yang terjadi.

Dalam kasus tersebut, jelas Wahyudi, sejumlah saksi telah diperiksa, setelah salah satu Saniri Negeri Tawiri melaporkan adanya dugaan penyimpangan yang terjadi antara tahun 2016 sampai 2017.

Diduga, untuk memuluskan proses pembebasan lahan, Raja Tawiri nekat mengesampingkan aturan. Dia menunjuk staf dan juga orang dekatnya di Bagian Kaur Umum Negeri Tawiri, SR, untuk membuat dokumen pembebasan lahan yang dananya bersumber dari APBN.

Padahal sesuai mekanisme, tugas tersebut harus dilakukan oleh Sekretaris Negeri Tawiri inisial DH.

Selain itu, kesimpangsiuran pembayaran lahan juga menimpa JS yang merupakan salah satu pemilk 11 objek lahan, yang ikut dikapling untuk dermaga TNI AL.

Sampai saat ini, Pemerintahan Negeri Tawiri baru membayar 5 objek dengan dana Rp 1,1 miliar. Seharusnya Pemerintahan Negeri Tawiri membayar untuk lima objek sebesar Rp 3,6 miliar.(SAD).

Comment