by

SC Tabrak Aturan, Musda Golkar Diskorsing

Ambon, BKA- Ketua Steering Committee Musda IX DPD Golkar Kota Ambon, Marcus Pattiapon, diduga menjadi dalang dari molornya musyawarawh daerah (Musda) Golkar. Pasalnya, Steering Commite (SC) telah menabrak Juklak-2/DPP/GOLKAR/II/2020 untuk meloloskan calon ketua DPD II, Max Siahay.

Ketua Soksi Kota Ambon, Clemen Sembiring, menilai, molornya Musda X DPD II Golkar Kota Ambon,disebabkan karena pemaksaan atas kehendak Steering Commite untuk meloloskan kandidat yang tidak memenuhi syarat, yaitu Max Siahay.

Diakuinya, Max Siahay belum memiliki ijazah maupun surat keterangan bebas dari G30 S PKI. Yang mana dua hal tersebut menjadi syarat utama sebagai persyaratan calon yang diatur dalam Juklak-2/DPP/GOLKAR/II/2020.

“Steering Commite dinilai telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam juklak 2 tersebut. Seperti pasal 49. Bahkan Steering Commite telah merubah dan menambahkan pada tata tertib Musda X Gokar. Sehingga ini menjadi persoalan. Akibatnya Musda kemarin kembali diskorsing bukan deadlock,” tandas Sembiring kepada wartawan, Rabu (30/9).

Dibeberkan, kinerja yang ditunjukan Streering Comite telah keluar dari Juklak-2/DPP/GOLKAR/II/2020. Sebab, banyak ketentuan dalam juklak tersebut yang justru dihilangkan oleh Steering Commite.
Bahkan menurut dia, Steering Comite dengan sengaja mengurangi dan menghilangkan serta menambahkan kalimat pada Juklak 02 DPP Golkar dalam Musda IX DPD II Golkar Kota Ambon.

Ia contohkan, pada Juklak 02 pasal 49 dan pada Tata Tertib pasal 40 ada perbedaan. Yakni pada Juklak 02 ayat 1 poin C.1, tersirat bahwa bakal calon ketua DPD, pernah menjadi pengurus partai Golkar di tingkat kabupaten/kota atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus kecamatan, atau pernah menjadi pengurus kabupaten/kota organisasi pendiri dan yang didirikan selama 1 tahun periode penuh.
Dan menurut dia, poin tersebut sengaja dihilangkan oleh Steering Comite yang telah terbukti didalam dokumen Tata Tertib pasal 40 poin a.

“Steering Comite dalam Tata Tertib Musda dijelaskan pada pasal 40 poin A berbunyi, telah aktif sebagai pengurus partai Golkar Kota Ambon atau Organisasi sayap, pendiri, didirikan. Artinya Steering Comite dengan sengaja telah menghilangkan unsur pengurus Golkar Kecamatan sebagaai bakal calon ketua DPD,” ungkap Sembiring.

Dalam poin kedua, lanjut dia, Steering Comite telah menambahkan dalam tata tertib Musda pasal 40 ayat b. Yang menyatakan Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena melakukan tindakan pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Padahal, poin ini tidak pernah ada dalam Juklak 02 pasal 49 poin a, tentang tahapan penjaringan,” heran dia.

Dijelaskan, sesuai Juklak 02 pasal 49 poin a tentang tahapan penjaringan, Steering Comite telah menambahkan poin tata tertib psal 40 poin C bakal calon ketua didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara. Padahal merujuk pada Juklak 02 psal 40 poin 1.A, tentang pentahapan penjaringan tidak ada satupun syarat 30 persen itu.

“Persyaratan 30 persen itu ada didalam tahapan pemilihan, bukan pada tahapan penjaringan sesuai Juklak 02 pasal 49 poin C tanpa pemilihan,” ujar dia.

Dikatakan, sesuai Juklak 02 pasal 49 poin 1.A, tentang tahapan penjaringan butir C.II berbunyi, berpendidikan minimal S1 atau setara/sederajat. Dan pada penutupan penjaringan tanggal 29 Agustus 2020, Steering Comite menyatakan bahwa hanya satu cakal calon yang dinyatakan sah pada tahapan penjaringan yaitu saudara Max Siahay. Padahal, yang bersangkutan Max Siahay, baru melakukan ujian sarjana pada STIA Trinitas Ambon tanggal 2 September 2020 kemarin.
“Itu artinya, Steering Comite telah menabrak Juklak 02 dengan menetapkan saudara Max Siahay sebelum melakukan ujian sarjana,” ungkap Sanny.

Ditambahkan, pada Juklak 02 poin A, tentang tahapan penjaringan butir C.VIII, berbunyi ” Tidak pernah terlibat G-30 S/PKI. Tapi pada penutupan penjaringan tanggal 29 Agustus 2020, bakal calon ketua DPD yang ditetapkan Steering Comite, belum memasukan surat bebas atau bersih dari G30 S/PKI. Dan hanya memakai SKCK yang tidak termuat dalam Juklak 02.

Artinya Steering Comite telah menetapkan satu bakal calon dalam tahapan penjaringan tanpa bukti surat tidak pernah terlibat G30 S/PKI. “Yakni sesuai amanah Juklak 02, tidak ada satu butir pun dalam tahapan penjaringan memakai surat SKCK,” tegasnya.

Tempat yang sama, Kader Golkar Kudamati, Ade Embuay yang juga merupakan Wakil Bendahara DPD II Golkar Ambon demisioner, mengaku, peserta Musda tidak menyetujui kinerja yang telah ditunjukkan Steering Commite.

Menurutnya, Pimpinan Sidang Musda X yakni Yusril AK Mahedar selaku Wakil DPD I Golkar Maluku telah memimpin Musda dengan baik sesuai dengan juklak yang diturunkan dari DPP Golkar. Dan dukungan tetap diberikan kepada 5 pimpinan sidang Musda untuk melakukan kosolidasi.
“Jadi tudingan kepada pimpinan sidang Musda itu tidak mendasar.

Karena pimpinan sidang memimpin Musda sesuai aturan normative yang berlaku. Baik pada juklak 2 maupun tata tertib sebagai pedoman. Dan sidang diskorsing bukan atas kehendak sidang, tapi karena peserta Musda. Di satu sisi Sterring Commite menabrak seluruh aturan juklak dan memaksa menetapkan satu calon. Sementara peserta Musda tidak inginkan itu, karena telah melenceng dan menabrak Musda,” pungkas Ade.(RHM)

Comment