by

Sehari, DPRD Agendakan Dua Paripurna

AMBON-BKA, DPRD Provinsi Maluku menggelar dua rapat paripurna secara bersamaan, di ruang rapat paripurna DPRD Karpan Ambon, Kamis (22/7). Yakni paripurna penyampaian Ranperda tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Maluku tahun anggaran 2020 dan 7 ranperda usulan Pemprov Maluku.

Dua paripurna itu, masing-masing dipimpin, Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkias Sardekut dan A. Asis Sangkala, yang disaksikan secara langsung oleh Gubernur Maluku, Murad Ismal, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno serta Plh Sekda secara virtual.

Gubernur lewat Virtual mengatakan, berdasarkan amanat undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 serta perubahannya tentang Perubahan Daerah.

Maka selaku Gubernur Maluku, kata Murad, menyampaikan Ranperda tentang LPJP APBD Pemprov Maluku tahun anggaran 2020 kepada DPRD, terhadap laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Yang mana laporan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran, neraca laporan arus kas, laporan operasional, laporan saldo anggaran lebih, laporan perubahan etutas dan laporan atas catatan laporan.

“Laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2020, merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Pemda Maluku atas pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelanggaran operasional pemerintahan,” tandas gubernur.

Dikatakan, hal ini akan menjadi tolak ukur kinerja pemerintah untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Sementara untuk 7 rancangan peraturan daerah (Ranperda), lanjut dia, sebagai wujud penyelenggara otonomi daerah, Pemorov Maluku berdasarkan kewenganya berhak untuk membuat kebijakan berupa peraturan daerah (perda).

Dan untuk memenuhi kebutuhan penyelanggaraan pemerintah, maka Pemprov Maluku telah menyusun 7 Ranperda untuk dijadikan sebagai Perda tahun 2021. Diantaranya, ranperda tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan (prokes) sebagai upayah pencegahan penyebaran Covid-19.

Renperda itu, tambah gubernur, sebagai wujud tanggung jawab Pemprov Maluku, untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penerapan dan disipilin Prokes di Maluku.

Selain itu, Ranperda tentang perumahan dan distrubusi, Ranperda tentang perubahan daerah atas atas perubahan daerah Pemprov Maluku nomor 14 tahun 2019 tentang retribus jasa usa, Ranperda tentang perubahan ketiga atas Perda Pemprov Maluku nomor 15 tahun 2015 tentang retribusi perijinan tertentu, Ranperda tentang pembangunan kepemudaan.

“Khusus Ranperda pembangunan kepemudaan, ini bertujuan untuk mewujudkan jati diri pemuda Maluku yang mandiri, beriman dan berakhlak,” terangnya.

Kemudian Ranperda tentang penyidik PNS Provinsi Maluku, sebagai landasan dan jaminan penegakan hukum dalam menciptakan penyelanggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Serta Ranperda tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lain-lain.

“Sehingga nantinya Perda ini sebagai wujud implementasi atas instruksi Presiden, bahwa setiap daerah membuat Perda yang mengatur tentang sistim penanggulangan hutan dan lahan di daeranya masing-masing,” tutupnya. (RHM)

Comment