by

Sejumlah Proyek di Desa Labuan Mangkrak

Ambon, BKA- Terungkap beberapa fakta baru yang memberatkan dalam kasus dugaan korupsi di Desa Labuan, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), yang menyeret dua terdakwa, yakni, penjabat Desa Labuan, Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51), dan Taradji Letahit (49) selaku Kasi Pembangunan Negeri Labuan.

Hal itu diungkap 9 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Cabang Wahai, Berti Tanate, dipersidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (22/1).

Saksi yang dihadirkan, yakni, Edy Rumbia yang merupakan Kasi Pembangunan, Izak selaku Kasi Pemerintahan, Henatius selaku pengawas pemerintahan desa, Martinus selaku Kaur Pemerintahan, Junus selaku staf pengawas, Wahyuni selaku kepala bidang pemberdayaan masyarakat desa, Asni selaku bendahara PPKAD dan bendahara desa dan Kaur Pemberdayaan.

Didalam pengakuan para saksi, ADD dan DD Labuan tahun 2017-2018 dicairkan. Namun untuk proyek-proyek fisik di desa tersebut tidak dikerjakan selesai. Misalnya, pekerjaan pembangunan kantor desa, pembangunan rumah layak huni sebanyak 5 unit, proyek 5 unit MCK, pekerjaan jalan setapak maupun pembuatan sumur.

“Proyek-proyek ini dikerjakan tidak selesai. Ada yang tidak ada sama sekali. Ada juga dikerjakan, tapi tidak sesuai RAB,” ungkap para saksi.

Mereka mengaku, untuk kegiatan pembedayaan, misalnya, pengadaan anakan cengkih sebanyak 1400 anak di Desa Labuan, namun yang terterah dalam RAB semestinya pengadaan anakan 2800.

“Yang ada dalam negeri, hanya anakan sebanyak 1400. Padahal seharusnya itu 2800 anak cengkih, yang mulia majelis hakim,” tambah saksi, dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Feliks R. Wuisan, dibantu Jenny Tulak dan Hery Liliantoro. Sedangkan kedua terdakwa didampingi kuasa hukumnya, Yunan Takaendengan, Maad Patty dan Fredik J. M. Movun.

Tidak hanya itu, pengadaan tenda desa, pekerjaan baileo dan beberapa unit kegiatan lain, yang tidak dikerjakan lagi, tapi dibuat markp-up kwitansi oleh terdakwa.

“Ada sejumlah item kegiatan yang dikerjakan tidak selesai. Jangankan selesai, sebagian besar dilaporkan fiktif,” tandas para saksi.

Sedangkan untuk saksi Wahyuni yang merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, mengatakan, yang menandatangani RAB desa adalah penjabat desa bersama pelaksana teknis kegiatan.

Awalnya, saksi melakukan verifikasi berkas untuk proses pencairan dana desa, dengan tetap berpatokan pada satuan harga barang yang telah disepakati berdasarkan Perbub Maluku Tengah (Malteng).

“Jadi kita sudah cairkan sesuai prosedur yang berlaku di Pemerintah Kabupaten Malteng,” jelas saksi Wahyuni, sembari diiyakan saksi Asni selaku Bendahara PPKAD.

Setelah mendengarkan keterangan saksi, hakim menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda masih berputar saksi-saksi dari JPU.

Sebelumnya, JPU Cabang Kejaksaan Negeri Maluku Tengah di Wahai, Azer Jongker Orno, dalam dakwaannya mengancam kedua terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3, Jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

JPU dalam berkas dakwannya mengatakan, tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa terjadi pada Tahun 2017 dan 2018. Dimana Pemerintah Desa Labuan mendapat ADD dan DD dari pemerintah, nilainya miliran rupiah.
Namun nyatanya di lapangan, terdakwa Punggul Rumahsoreng alias Ungku (51) dan Taradji Letahit (49), mengelolanya secara sepihak.

Modus korupsi yang dilakukan adalah, mereka membuat kwitansi tidak benar, mark-up, kegiatan fiktif.

Kegiatan fiktif, diantaranya, mengadaan baliho transparansi penggunaan ADD, papan informasi, pengadaan meja kursi untuk kantor negeri. Sedangkan untuk modus mark-up, yakni, belanja upah kerja dan beberapa item kegiatan lainnya yang dibayar tidak sesuai, namun dinaikan harga dalam kwintasi pertanggungjawaban.

“Akibat dari perbuatan yang dilakukan kedua terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp 642.137.218,” ungkap JPU dalam berkas dakwaanya.(SAD).

Comment