by

Sekda Bursel Tersangkut Dua Kasus Korupsi

Ambon, BKA- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Iskandar Walla tersangkut dua kasus dugaan tindak pidana korupsi di kabupaten tersebut.
Dua kasus itu yakni, dugaan proyek tanah timbunan fiktif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Namrole tahun anggaran 2020, dan dugaan korupsi dana pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXVII Tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Namrole, Bursel tahun 2017 lalu.

Meski demikian, Iskandar disebut berperan penting di kasus MTQ itu. Sebab saat kasus itu terjadi, dirinya menjabat sebagai Bendahara Umum MTQ dan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Bursel.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buru, Muhtadi mengatakan, Sekda Bursel akan diperiksa dalam kasus timbunan fiktif di RSUD Namrole.

“Iya, jadi Sekda Buru Selatan akan dipanggil Minggu ini, karena ada peran Sekda dalam persetujuan anggaran dan karena ada tandatangannya,” beber Muhtadi, kepada BeritaKota Ambon, di ruang kerjanya, Senin (3/5).

Kata dia, tim penyidik Kejari Buru telah melayangkan surat panggilan terhadap Iskandar Walla dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara ratusan juta rupiah ini. “Udah dipanggil untuk dijadwalkan pemeriksaan Minggu ini, namun harinya saya lupa,” sebutnya.

Ia menjelaskan, mantan BUD Kabupaten Bursel ini akan digarap tim penyidik Kejari Buru dalam kapasitas sebagai saksi. “Iya, dia diperiksa kapasitas sebagai saksi dalam kasus timbunan fiktif di RSUD Namrole,” tegasnya.

Sementara dalam kasus MTQ, Iskandar Walla belum pernah diperiksa sebagai saksi, karena pihak dari Iskandar melayangkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta Pusat.

Dalam surat tersebut, menyebutkan berhubungan Iskandar Walla sakit maka memerlukan istirahat selama 30 hari terhitung dari tanggal 12 April sampai dengan 5 Mei 2021, surat itu ditandatangani pada 9 April 2021 di Jakarta.

Namun yang dipertanyakan Kajari Buru kepada Iskandar Walla bisa ke Jakarta, namun untuk ke Kabupaten Buru, Kota Namlea dalam kepentingan pemeriksaan tidak menghadiri.
“Kita menghargai hak asasi manusia ya, namun logikanya kalau yang bersangkutan bisa berangkat ke RSCM apakah ke Namlea nggak bisa datang ? Jadi kita akan layangkan lagi panggilan kepada yang bersangkutan untuk dimintai keterangan,” tegas Muhtadi.

Menurutnya rencananya pemanggilan terhadap Iskandar Walla awal bulan ini dan sementara ini memang penyidik juga sedang kepada vendor-vendor yang melakukan pengadaan dalam kegiatan MTQ tersebut.

“Mungkin awal bulan Mei kita akan akan surati kembali. Jadi event organizer ini kan melakukan peminjaman ke beberapa perusahaan untuk MTQ ya, jadi perusahaan -perusahaan itu dia (event organizer) pinjaman dan dia (event organizer) juga yang menjalankan. Nah, kita panggil belum semuanya datang, kita panggil karena secara hitam diatas putih itu tandatangan mereka (perusahaan-perusahaan) yang ada dalam kontrak,” sebut dia.

Muhtadi menjelaskan modusnya itu pinjam pakai perusahaan, jadi event organizer inilah yang meminjam perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu hanya dipakai event organizer yang merupakan tersangka berinisial JM.

Iskandar Walla ini akan digarap seputar mekanisme penyaluran dana, jadi di bidang sarana prasarana itu tahun 2017 diberikan alokasi dana Rp 16 Miliar. Jadi bendahara LPTQ tersebut diperiksa terkait dana Rp 16 miliar.

Selain Sekda Bursel yang digarap dalam kasus ini, pihak perusahaan pun digarap Jaksa terkait dugaan menerima free. Untuk itu, Muhtadi menghimbau kepada pihak perusahaan yang dipinjam pakai oleh tersangka JM untuk pengadaan agar segera menyerahkan keuntungan tidak sah yang diperolehnya.

“Jadi kita kita panggil dan kita periksa terkait berapa free yang mereka (perusahaan-perusahaan) terima, kegiatan dibelanjakan untuk apa saja. Kalau memang mereka (perusahaan-perusahaan) hanya menerima free, itu proses penerimaan bagimana, berapa free yang mereka terima dan free itu harus kembali ke kas negara ya, harus diserahkan untuk kita sita karena free itu mereka (perusahaan-perusahaan) terima secara tidak sah,” pungkasnya. (MSR).

Comment