by

Sekda Ungkap Alasan Pinjaman 700 Miliar

Ambon, BKA- Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Kasrul Selang, mengungkap alasan Pemerintah Provinsi Maluku mengajukan pinjaman ke Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 700 miliar.

Menurut Sekda, kondisi pandemi Covid-19 saat ini memberi dampak terhadap semua sektor. Salah satunya membuat terbatas transfer dari pusat ke daerah. Belum lagi adanya rasionalisasi anggaran, termasuk membiayai covid-19 dan dampaknya, sehingga berimplikasi terhadap tertekannya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Inilah yang menjadi alasan mengapa Pemprov mengajukan pinjaman Rp 700 Miliar itu,” ungkap Sekda, kepada wartawan usai menghadiri Rapat Bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku, Kamis malam.

Peluang itu harus dijemput, karena itu dilakukan juga oleh 23 pemerintah daerah lainnya, termasuk kabupaten/kota. Sebab jika tidak, maka pembangunan akan menjadi lambat akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Sekda menjelaskan, tidak ada persoalan dengan pinjaman itu, karena sandaran yang dipakai adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 yang sudah direvisi menjadi PMK 179, serta bersandar pada PP 42 dan Undang-Undang Nomor 20.

Pinjaman inipun berbeda dengan reguler yang bersandar pada PP Nomor 56. “Misalnya, proyek itu tidak perlu lagi dibuatkan visibility studinya. Hanya cukup buat tour dan langsung disetujui. Begitupun tidak perlu lagi dibahas di dewan, karena sifatnya hanya pemberitahuan ke DPR,” jelas Sekda.

Untuk mengajukan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini, salah satu syaratnya adalah mengkaji dampak-dampak dari Covid-19. Misalnya, berapa jumlah pasien terkonfirmasi, bagaimana kematiannya, bagaimana suspeknya.

“Jadi dikaji dulu dari sisi epidemologi penyebaran virus itu sendiri, baru daerah itu dinyatakan terdampak Covid-19. Ini salah satu syaratnya,” kata Sekda.

Meskipun APBDP sudah dibahas dan sudah dievaluasi. Namun ada cela anggaran pinjaman tersebut dapat dimasukan ke dalam hasil evaluasi RAPBDP, yang selanjutnya menjadi peraturan daerah. “Kita juga sudah berkosultasi ke pusat untuk bagaimana dana pinjaman ini bisa dimasukan ke dalam APBDP. Dan ada peluang itu,” kata Sekda.

Uang pinjaman ini, lanjut Sekda, nantinya tidak ditampung bersamaan kedalam rekening APBD. Tetapi dibuatkan rekening terpisah. “Jadi uangnya akan ditransfer dalam tiga tahap. Tahap pertama sebesar 25 persen, tahap kedua 45 persen dan tahap ketiga 30 persen. Pencairan itu akan berlangsung hingga 15 Maret, 2021,” ungkapnya.

Mengenai akuntabilitas dan transfaransi pengelolaan anggaran itu, tambah Sekda juga sudah diambil langkah ikhtiar dengan berkonsultasi bersama unsur-unsur pemeriksa. Hal ini penting agar pengelolaanya dapat berjalan maksimal.

Untuk pengembalian, dana yang dipinjam dengan bunga 0 persen itu akan dikembalikan dalam kurun waktu delapan Tahun. Dimana pengembaliannya dipotong dari Dana Transfer Daerah pertahun sebesar Rp 140 Miliar selama lima tahun.”Jadi kita diberikan waktu selama delapan tahun. Tapi proses pengembaliannya baru akan dilakukan ditahun 2023 mendatang,”pungkasnya.

Kesempatan itu, Sekda menegaskan, dana pinjaman ini nantinya digunakan untuk pembiayaan infrastruktur berbasis kewenangan dan berbasis padat karya.”Jadi bukan adil lantas bagi rata untuk 11 kabupaten/kota. Tapi berbasis kewenangan. Misalnya, dana ini dialokasikan untuk pembangunan jalan yang merupakan kewenangan provinsi.Harapannya dengan adanya anggaran ini dapat menyelesaikan pembangunan infrastruktur yanga da didaerah ini,”ujar Sekda sembari menegaskan, Pinajaman tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pembangunan rumah gubernur dan rumah Jaksa seperti informasih yang beredar.

Ditempat sama, Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury mengatakan, DPRD sangat memahami pentingnya pijaman itu bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi di Maluku sesuai dengan tujuannya yakni Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Maluku.”Semua anggota Banggar yang juga mewakili fraksi-fraksi memahami dan memberikan dukungan serta apresiasi atas kebijakan Pemda untuk mendorong percepatan pembangunan melalui peminjaman dana sebesar RP 700 Miliar itu dari PT SMI,” kata Wattimury.

Politis PDIP itu meminta maaf atas keterlambatan pemberitahuan surat masuk yang sudah dilayangkan oleh Pemprov namun terlambat untuk disampaikan kepada para pimpinan DPRD.”Saya sendiri dengan tugas-tugas sehingga terjadi mis komunikasi. Akibatnya pimpinan sendiri tidak ada yang tahu tentang keberadaan surat tersebut. Sebagai ketua dewan saya minta maaf atas kehilafan,”ujarnya.

Lucky menekankan, DPRD akan tetap melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana pinjaman itu melalui program-program yang sudah direncanakan. Pengawasan menjadi penting agar semua kegiatan atau program terlaksanakan dengan baik. Baik itu APBD maupun kegiatan lainnya.”Nanti dokumen -dokumen kegiatan itu akan disampaikan kepada DPRD untuk mengetahuinya sekaligus melakukan penghawasan,” tandas Wattimury.(RHM)

Comment