by

Sekolah Dingatkan Tak Sulitkan Siswa

Ambon, BKA- Sejumlah sekolah tingkat SMA/SMK di Kabupaten Maluku Barat Daya diingatkan tidak membuat kebijakan yang menyulitkan siswa. Hal itu disampaikan Kepala Cabang (Kacab) Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku wilayah Kabupaten MBD, Veky Hematang, kepada BeritaKota Ambon, Selasa (9/3).

Berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, ungkapnya, ada sekolah yang membuat kebijakan tanpa memikirkan dampaknya. Membuat masyarakat, khusus para orangtua merasa tidak puas.

“Salah satu laporan dari masyarakat adalah soal siswa pindahan. Berdasarkan laporan yang saya terima, bahwa siswa yang mau melakukan pengurusan pindah, harus membayar sekitar Rp 5 juta kepada sekolah. Nah, saya kira kebijakan seperti ini yang menyulitkan masa depan anak-anak,” ungkapnya.

Kebijakan tersebut, menurut Hematang, mungkin bermaksud baik, agar membatasi siswa untuk tidak pindah sekolah. Karena rata-rata jumlah siswa pada sekolah di Kabupaten bertajuk Kalwedo ini sangat minim.

Namun jangan sampai karena maksud baik itu dinodai pihak sekolah dengan membuat kebijakan yang salah, katanya, yakni mengharuskan siswa membayar uang juta rupiah.

“Itu sama saja sekolah membatasi hak siswa. Karena masing-masing orangtua mempunyai rencana sendiri dalam rangka memperbaiki masa depan anak. Sehingga sebenarnya sekolah harus memberikan ruang untuk itu. Sebab, harus kita sadari bahwa dari segi kualitas pendidikan, kita masih harus berupaya untuk sama dengan sekolah lain diperkotaan. Karena perbedaan itu, menyebabkan ada sejumlah orangtua yang harus memilih untuk sekolahkan anaknya di sekolah lain yang dinilai mungkin lebih baik. Atau bisa juga, anaknya harus pindah sekolah karena tuntutan keluarga. Misalnya, kalau orangtuanya pindah tugas, otomatis anaknya juga pindah. Nah, ini yang perlu disampaikan agar menjadi perhatian pimpinan-pimpinan sekolah dalam mengambil kebijakan, khusus yang berkaitan dengan siswa pindahan,” tutur Hematang.

Semua kebijakan yang berdampak bagi masyarakat, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, tentu akan didukung. Sebaliknya, tegas dia, pihaknya akan memberikan teguran keras, jika kebijakan yang diambil itu mempersulit masa depan peserta didik.

“Jadi pasti kita berikan teguran keras, jika kebijakan sekolah itu tidak untuk hal-hal yang baik. Itu yang perlu kita ingatkan terus, agar dalam menjalankan semua tugas dan tanggungjawab selalu fokus pada tujuan kita, mendidik anak-anak bangsa menuju masa depan yang baik,” pungkas Hematang. (LAM)

Comment