by

Sekolah Disegel Ahli Waris

beritakotaambon.com – Aksi penyegelan terhadap gedung SD Negeri 50 Ambon dan SD Inpres Ambon, kembali dilakukan pihak pemilik lahan, Senin (30/8).

Penyegelan terhadap kedua sekolah yang terletak di kawasan Galunggu, Desa Batu Merah, kecamatan Siimau, Kota Ambon, itu bukan yang pertama. Namun sudah dilakukan berulang kali.

Masalahnya, soal ganti rugi lahan yang belum diselesaikan pihak pemerintah kepada pemilik lahan.

Kuasa Penyelesaian Masalah, Ahmat Sanaki, mengatakan, penyegelan itu dilakukan agar pemerintah dan dinas terkait bisa membayarkan ganti rugi tanah yang sekarang ditempati dua sekolah tersebut.

Menurutnya, pihak ahli waris telah melakukan rapat dengan berbagai pihak. Namun sampai sekarang belum ada tindakan penyelesaian yang diambil oleh pemerintah, terkait tuntutan ganti rugi yang harus dibayarkan pemerintah sekitar Rp 2 miliar.

“Kita sudah upaya dari tahun 2004 hingga saat ini belum ada solusi yang betul. Kedua, kita sudah rapat dengan sekot, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, tapi hingga sekarang belum ada penyelesaian lebih lanjut,” jelas Sanaky.

Baca juga: PBM Ditengah Pandemi Tidak Maksimal

Dengan langkah penyegelan tersebut, kata Sanaky, pihak ahli waris berharap pemerintah dan instansi terkait bisa segera melakukan pembayaran ganti rugi lahan kedua sekolah tersebut.

“Kami harap diselesaikanlah ganti ruginya sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena masalah ini sudah sejak lama ada,” jelasnya.

Terpisah, Kepala SD Negeri 50 Ambon, Un Salong, mengatakan, penyegelan yang dilakukan itu untuk keempat kali.

Pihak sekolah, katanya, juga sudah melakukan upaya penyampaian perkara kepada berbagai pihak, namun belum ada tindakan lebih lanjut. Sehingga dia berharap, pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah tersebut.

“Ini sekolah milik pemerintah, tapi yang punya tanah itu ahli waris. Ini bukan baru pertama kali disegel, karena penyegelan hari ini merupakan yang ke 4. Kalau menurut ahli waris ini sebagai satu tindakan untuk pemerintah, dalam hal ini mereka inginkan tanah ini dibayar. Karena sudah ada pengajuan kepada walikota, dewan, dan beberapa instansi terkait,” jelasnya. (BKA-1)

Comment