by

Sekolah Siap Samakan Upah Guru Kontrak dan Honor

Ambon, BKA- Kepala SMA Negeri 12 Ambon, Frederik Th. Pentury, mengatakan, siap menyamakan upah guru kontrak dan honor, sesuai kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku.

“Jika memang itu dipandang perlu, untuk samakan upah guru kontrak dan honor, ya, kita siap samakan itu, sebagaimana yang sudah sampaikan oleh pimpinan kita. Pasti kita akan laksanakan sesuai dengan aturan,” ujarnya, Kamis (28/1).

Untuk menyamakan upah guru honor dengan kontrak, memang tidak mudah. Karena pasti membutuhkan anggaran yang besar. Namun pihaknya akan berupaya untuk melaksanakannya.

Menurut dia, selama ini, upah guru honor selalu dibayar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maupun menggunakan Sumbangan Pendidikan (SP).

Tapi karena SP sudah dilarang, maka pihaknya akan kembali menyesuaikan anggaran yang tersedia, guna membayar upah guru honor sesuai dengan yang diputuskan, yakni, Rp 1.500.000.

“Karena dana BOSDA semakin kecil, maka kita biasanya gunakan dana SP untuk mencukupi anggaran, untuk bayar upah guru maupun tata usaha yang status honor. Sebab pegawai honor di SMA Negeri 12 itu sekitar 17 orang. Jadi kalau pada saatnya upah disamakan, maka pasti akan lebih membutuhkan anggaran lagi. Tapi akan kita upayakan sesuai dengan apa yang diperintahkan,” ucapnya.

Sudah saatnya, guru honor diperhatikan oleh pemerintah. Karena selama ini, mereka dibayar tidak sesuai dengan beban kerja mereka. Padahal dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab, tidak berbeda dengan guru kontrak bahkan PNS.

“Jadi apapun caranya, mereka harus diperhatikan. Karena mereka ini bekerja sama saja dengan yang kontrak. Maka kita juga harus membayar mereka sesuailah. Entah dana diambil dari BOSDA ditambah BOSNAS, harus diupayakan. Dan itu akan kita laksanakan sesuai yang diperintahkan,” tandas Pentury.

Berbeda dengan sekolah swasta, Kepala SMA Kartika, D. Adriaansz, mengatakan, pihaknya tidak bisa memutuskan siap menjalankan kebijakan penyamaan upah guru kontrak dan honor tersebut. Pasalnya, sekolah yang dipimpinnya itu merupakan sekolah swasta yang harus bertanggungjawab penuh kepada pihak yayasan.

“Yayasan kan yang membayar gaji guru honor. Jadi soal siap atau tidak, saya tidak bisa komentar. Perlu koordinasi dengan pihak yayasan dulu. Kita berbeda dengan sekolah negeri. Karena kita bertanggungjawab terhadap dua tuan, dinas dan yayasan. Jadi soal upah guru kontrak dan honor disamakan, saya tidak punya kewenangan sampai disitu. Mungkin dalam Juknis Disdikbud, nanti ada prosedur tersendiri khusus sekolah swasta, saya tidak tahu. Pokoknya saya sesuaikan dengan keputusan yayasan saja,” pungkas Adriaansz

Dikabarkan sebelumnya, Disdikbud Provinsi Maluku saat ini sedang menyusun petunjuk teknis (juknis), pola pembayaran upah guru honor dan kontrak bagi setiap sekolah. Khususnya jenjang pendidikan SMA sederajat, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dibawa naungan Pemerintah Provinsi Maluku.

Juknis itu dibuat dengan maksud, ingin menyamakan upah antara guru honor dengan guru kontrak pada semua sekolah. Tidak boleh dibedakan. Untuk menghidari adanya kecemburuan antara guru kontrak dengan guru honor, maupun antar sesama guru honor pada sekolah yang memiliki banyak siswa dengan sekolah yang memiliki sedikit siswa.

Pasalnya, ungkap kadisdikbud, Insun Sangadji, sejauh ini banyak kepala sekolah (kepsek) yang tidak jujur, dalam membayar upah tenaga honor sesuai dengan persentase dana BOS yang diterima.

“Agar tidak ada saling kecemburuan antara guru honor dengan tenaga guru kontrak, yang mengajar pada sekolah yang jumlah siswa banyak dan sedikit, maka langkah bijak yang diambil Disdikbud dengan melakukan pemerataan pembayaran dengan total upah sebesar Rp 1.500.000. Jadi baik untuk guru honor maupun guru kontrak, akan mendapat jumlah upah yang sama,” terang Sangadji, beberapa waktu lalu. (LAM/RHM)

Comment