by

Sekolah Swasta Tetap Pungut SP

Ambon, BKA- Tidak semua sekolah dapat memenuhi kebutuhannya dengan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maupun Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) yang diterima. Apalagi untuk sekolah swasta, yang memang jumlah siswanya sedikit.

Dengan jumlah siswa yang sedikit, tentu dana BOSDA maupun BOSNAS yang diterima sekolah juga sedikit. Sehinga pihak sekolah harus mencari solusi lain, untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu upaya yang dilakukan pihak sekolah, terutama sekolah swasta, yakni, memberlakukan pungutan Sumbangan Pendidikan (SP) dari orangtua siswa untuk membayar gaji guru.


“Karena di sekolah swasta, tidak semua guru itu PNS. Ada guru yayasan, juga honor. Jadi kalau kita tidak pungut sumbangan pendidikan, siapa yang mau bayar gaji guru-guru yayasan dan honor ini. Sehingga sejak awal, kita sudah gunakan sumbangan pendidikan. Bahwa berdasarkan aturan, memang tidak boleh ada uang komite, dan itu yang ditegaskan oleh ibu Kepala Dinas Pendikan dan Kebudayaan (kadisdikbud). Sebenarnya itu lebih dititik beratkan pada sekolah negeri, untuk tidak boleh ada pungutan uang komite dan sumbangan pendidiklan. Karena semua kebutuhan sudah terjawab lewat dana BOSDA dan BOSNAS. Tapi swasta tidak bisa. Perlu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jadi kita tetap lakukan pungutan sumbangan pendidikan,” ujar Kepala SMA Xaverius Ambon, Pius Titirloloby, Rabu (27/1).

Hal senada juga disampaikan Kepala SMA Kristen Passo, Adriana Tatipatta, kalau SP tetap diberlakukan pada sekolah yang dipimpinnya itu.

Dana tersebut, katanya, tidak hanya digunakan untuk membayar gaji guru yayasan, tapi juga untuk membiayai kebutuhan operasional sekolah lainnya. Mengingat dana BOSDA dan BOSNAS tidak mencukupi untuk membiayai semua kebutuhan itu.

“Kasihan, kalau tidak ada partisipasi orangtua lewat sumbangan pendidikan, siapa yang mau menolong sekolah. Bersyukur, sekolah yang jumlah siswa banyak, terima dana BOS banyak. Kita kan hanya beberapa siswa saja, jadi dana yang diterima pun sedikit. Jadi tidak mungkin kita hilangkan sumbangan pendidikan,” ungkap kepsek yang hanya memiliki 30 siswa itu.

Kendati demikian, kata dia, pihaknya akan tetap mengikuti apa yang telah dianjurkan pihak Disdikbud. Yakni, membuat Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS) untuk memudahkan pihak Disdikbud melakukan peninjauan. Terutama untuk mengetahui, sejauh mana penggunaan dana BOSDA dan BOSNAS.

“RAKS akan tetap kita siapkan untuk jadi bukti kepada pihak dinas. Untuk nanti ditinjau, apakah benar BOSDA dan BOSNAS mencukupi kebutuhan di sekolah ini atau tidak,” tandasnya.

Sebelumnya dikabarkan, Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbub) Provinsi Maluku, Insun Sangadji, melarang SMA/SMK atau sederajat untuk memungut uang komite dari orangtua siswa. Karena sudah ada dana BOSDA dan BOSNAS.

“Komite itu aturan. Komite itu tidak boleh menagih uang dari orangtua. Tapi Komite tugasnya mencari uang untuk sekolahnya dari luar. Misalnya dari alumni, bukan harus meminta dari orangtua. Jadi saya tegaskan, SMA/SMK dilarang meminta uang komite dari orangtua,” kata Sangadji beberapa waktu lalu

Pungutan yang dibolehkan dari orangtua siswa, katanya, hanya berupa sumbangan pendidikan. Itu pun disesuikan dengan Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS). Karena dalam program RAKS dilarang menggunakan dana BOSDA dan BOSNAS. Jika dibolehkan menggunakan BOSDA dan BOSNAS, maka tidak lagi memungut sumbangan pendidikan dari orangtua.

“Kalau semua operasional sekolah sudah dibiayai oleh BOSDA dan BOSNAS, sudah tidak boleh lagi ambil uang komite dari orangtua,” ucapnya.

Untuk itu, setiap sekolah diharuskan membuat RAKS, agar memudahkan pihak Disdikbud melakukan peninjauan langsung ke masing-masing sekolah, terutama untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dana BOSDA dan BOSNAS. Sehingga jika terjadi kekurangan dana dalam RAKS, pihak sekolah dibolehkan meminta sumbuangan dari orangtua.

“Kalau dalam RAKS, anggarannya cukup, maka dilarang meminta uang komite. Sabaliknya, kalau masih kurang, dibolehkan. Itu ada sekolah yang dana BOS-nya miliaran rupiah, tapi kalau masih meminta uang komite, itu yang salah. Dan ini kita harus tegas, bila perlu kita evaluasi pimpinan sekolahnya,” bebernya.

Untuk itu, dirinya berjanji akan menertibkan sekolah yang masih melakukan pungutan uang komite, dengan mempertimbangkan RAKS lewat audit inspektorat. Selanjutnya, hasilnya akan ditindaklanjuti Disdikbud.

“Kalau sekolah negeri sudah tidak lagi meminta uang komite. Kalau Swasta, kita lihat lagi, apa jumlah BOSDA dan BOSNAS-nya sudah sesuai dengan jumlah siswa atau belum. Karena terkadang sekolah swasta jumlah siswa sedikit, sehingga bantuanya juga yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sumbangan pendidikan boleh, tapi uang komite tidak boleh lagi,” pungkasnya.(LAM/RHM)

Comment