by

Seleksi PPPK Tidak Membebankan Pemda

Ambon, BKA- Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Ferdinand Lewier, mengapresiasi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait proses perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebab teknis perekrutannya tidak dibebankan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan.

“Prosesnya itu, Kemendikbud yang mengurus. Dimana teknisnya itu, pemerintah langsung mengambil data dari Dapodik sekolah. Itu berarti, sepenuhnya jadi tanggungjawab pusat. Sehinggga saya sangat setuju dengan kebijakan ini, karena tidak membebankan Pemda. Apalagi politik saat ini masih panas. Jadi kalau Pemda yang urus, pasti ada pikiran-pikiran lain,” ungkap Lewier, Minggu (13/12).

Kendati demikian, pihaknya memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memastikan, semua guru honorer terdaftar pada Dapodik. Sehingga dia terus mendorong Kepala-Kepala Sekolah (Kepsek) agar dapat mendaftarkan guru honorer pada Dapodik sekolah, guna bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi PPPK.

“Kan admintrasinya itu yang pertama, harus sarjana. Kedua, punya NUPTK. Jadi kalau misalnya dikembalikan ke data Dapodik saja, maka sudah pasti jadi PPPK. Tapi kalau guru honorer itu tidak punya NUPTK, maka salah gurunya sendri, karena masing-masing sekolah itu punya operator. Dan semuanya itu tanggung jawab pusat, mereka yang sudah terdaftar di Dapodik saja yang diambil. Karena itu, dari awal-awal sudah kita arahkan dan dorong agar guru-guru honor yang ada di sekolah-sekolah dapat memasukkan data lengkapnya di Dapodik, melalui operator sekolah masing-masing,” ucapnya.

Diharapkan, dengan terdaftarnya guru honor di Dapodik sekolah, program Kemendikbud ini dapat dirasakan oleh semua guru honorer tanpa terkecuali. “Itu kita harapkan, bahwa dengan terdaftarnya guru-guru honorer ini di Dapodik sekolah kemudian memiliki NUPTK, mereka dapat berkesempatan untuk untuk ikut seleksi PPPK nanti,” harap Lewier. (LAM)

Comment