by

Sengketa Lahan Marga Bothmir Digelar PN Dobo

Ambon, BKA- Sidang ke II (dua) sengketa lahan adat milik marga Bothmir yang akan dibangun Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Aru di Desa Marfenfen, Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas III Dobo.

“Ya, tanggal 28 April kemarin kita gelar sidang kedua kasus sengketa lahan adat marga Bothmir di Desa Marfenifen, dengan agenda pendaftaran ulang perkara di PN Kelas III Dobo,” ungkap Kuasa Hukum marga Bothmir Samuel Waeleruny, kepada BeritaKota Ambon di Dobo, Minggu (02/5).

Menurut Waeleruny, pendaftaran ulang perkara tersebut karena ada kesalahan dalam penerbitan sertifikat tahan yang dilakukan oleh pertanahan. Seharusnya, yang mempunyai kewenangan dalam menerbitkan sertifikat tanah adat marga Bothmir yang telah disengketakan dari tahun 1991 hingga tahun 2021 ini, adalah kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia.

“Jadi kita daftar ulang atas kesalahan itu, namun perkara gugatanya tetap sama tidak ada perubahan. Hanya saja gugatan pertama ditutup dan dilanjutkan dengan gugatan kedua yang kami daftar tadi. Jadi tetap sama tidak beda,”terangnya

Kata Waeleruny, para pihak yang menjadi subjek gugatan adalah Lanudal sampai pada tingkat Kepala Staf TNI-AL, Gubernur Maluku dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
“Nah, mereka ini yang subjek. Mereka yang kita gugat. Jadi tidak ada perubahan di pihak yang digugat,” katanya

Disebutkan, alasan dirinya menggugat pihak-pihak tersebut karena, sesuai analisa dan data yang diperoleh bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Lanudal dengan dukungan Gubernur Maluku dan Agraria.

“Data-data perbuatan melawan hukum ini kan data Lanudal. Kami buka sesuai data yang mereka sampaikan pada saat menjawab surat dari Komnas HAM,” bebernya
Dirinya juga menyangkan sikap tak terpuji yang dilakukan Lanudal demi memiliki lahan adat marga Bothmir. Sebab menurut dia, perbuatan melawan hukum yang dilakukan Lanudal dengan menerbitkan surat pelepasan tanah secara sepihak tidak dibenarkan dalam hukum acara perdata di NKRI. Olehnya itu, dia berjanji akan terus berjuang bersama marga Bothmir untuk mengembalikan hak-hak atas tanah adat yang mereka miliki sejak leluhur.

“Saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan Lanudal. Karena tidak melalui prosedur untuk memiliki tanah adat milik marga Bohmit itu. Ini jelas perbuatan melawan hukum, dan itu tidak dibenarkan di NKRI,”sesalnya

Lanjut dia, negara semestinya hadir untuk menjaga dan melindungi hak-hak adat masyarakatnya, bukan sebaliknya ingin memiliki dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut hukum. Karena masyarakat adat dengan hukum adatnya telah memperoleh perlindungan hukum baik secara nasional maupun internasioanl yang sangat kuat lewat kovenan-kovenan dan keputusan-keputusan PBB.

“Ya, di PPB itu kan ada keputusan khusus yang mengatur tentang masyarakat adat. Jadi jangan main-main dengan masyarakat adat. Karena mereka punya kekuatan yang telah diatur dalam hukum nasional maupun internasional. Selain itu sebelum ada negara kan masyarakat adat sudah ada dengan petuanan mereka masing-masing. Jadi tolong negara hargai hak-hak adat dengan hak miliknya ya,” teranganya.

Diberitakan sebelumnya, dalam keterangan persnya, Kamis (22/4), Waileruny mengaku, konferensi pers itu dilaksanakan agar diketahui publik, sekaligus menjadi spirit bagi perjuangan marga Bothmir terhadap hak-hak tanah adat mereka yang dilangar oleh siapapun, termasuk penyelenggara negara.
Kata dia, TNI-AL masuk di Desa Marafenfen di wilayah petuanan adat Marga Bothmir pada tahun 1991. Kemudian Agraria menerbitkan sertifikat hak pakai kepada TNl-AL pada tahun 1992 dalam wilayah seluas 689 hektar tanah.

Sertifikat itu diterbitkan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku waktu itu (tahun 1992). Setelah TNl-AL masuk, maka masyarakat Marfenfen khususnya Marga Bothmir terus menerus berjuang. Perjuangan mereka mulai dari tahun 1993 silam di Jakarta.

Namun perjuangan mereka belum ada hasilnya. Akhirnya mereka menyurat Komnas HAM untuk membantu menyelesaikan apa yang menjadi hak wilayah petuanan adat mereka.
“Tanah adat marga Bothmir ini sudah lama disengketakan. Namun hingga kini mereka belum berhasil mendapatkan tanah adat mereka kembali,” pungkasnya. (WAL)

Comment