by

Sidang Penuntutan Raja Porto Pekan Depan

Ambon, BKA- Persidangan Raja Porto, Marthen Abraham Nanlohy , terdakwa kasus dugaan korupsi ADD dan DD Negeri Porto tahun 2015, 2016 dan 2017, dipastikan pekan depan masuk dalam agenda penuntutan jaksa penuntut umum Kejaksaan Cabang Negeri Ambon di Saparua.
Kacabjari Saparua, Ardy mengatakan, sebenarnya agenda penuntutan sudah berlangsung terhadap terdakwa, pada Senin 25 Januari 2021 kemarin, hanya saja, persidangan ditunda akibat penuntut umum belum menyiapkan berkas tuntutan
“Sebenarnya kita sudah tuntut Senin kemarin, hanya saja, karena tuntutan belum siap, makanya kita tunda. Dan direncakan Senin pekan depan mulai digelar,” ungkap Kacabjari Saparua, Ardy, Jumat (29/1).

Persidangan kasus ini,kata dia, semoga tidak lagi ada kendala, sehingga cepat diselenggarakan, sampai pada agenda putusan majelis hakim.
“Karena memang, masa penahanan terdakwa sudah mau selesai. Jadi kemungkinan putusan perkara ini, bisa masuk pada minggu pertama bulan Februari,” jelasnya.

Di sisi lain, kuasa hukum terdakwa, Rony Samloy berharap, persidangan tersebut bisa berjalan seperti yang sudah dijadwalnya.
“Semoga sidang berjalan lancar sesuai yang sudah direncanakan dalam jadwal. Karena pekan kemarin tunda sidang karena tuntutan penuntut umum belum siap. Dan rencananya juga kita akan bacakan pledoi pada saat selesai tuntutan jaksa nanti,” tandas Rony.

Perkara ini, terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Di dalam dakwaan JPU menyebut, terdakwa diangkat menjadi Raja tanggal 30 November 2017 bersama Salmon Noya selaku Bendahara dan Hendrik Latuperissa
Dimana, Raja Porto melakukan perbuatan melawan hukum melakukan pengelolaan keuangan negeri Porto Tahun 2015-2017 secara tidak benar dan akuntabel dengan manipulasi volume bahan maupun harga bahan sehingga antara nilai harga ril yang dialokasikan secara nyata di lapangan tidak sama dalam laporan pertanggungjawaban.
Marten Nanlohy atau terdakwa telah memperkaya diri sendiri bersama bendahara dan sekertaris. Perbuatan mereka itu merugikan negara Rp 328.748.277.

Untuk diketahui, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan ADD sebesar Rp 2 miliar. Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, diantaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek Posyandu.

Modus yang dilakukan terdakwa bersama sekertaris dan bendahara melakukan mark up dalam setiap pembelanjaan item proyek. Sehingga harga volume naik dari harga aslinya.(SAD)

Comment