by

Sidang PK Reonaldo Silooy, Saksi Sebut Uang Negara Sudah Dikembalikan

Ambon, BKA- Upaya terpidana Reonaldo Silooy eks kepala BPMPD Kabupaten Seram Bagian Barat untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap kasus dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD),terus dilakukan melalui sidang peninjauan kembali (PK).

Sidang PK yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (6/5) ini, beragendakan pemeriksaan saksi dari mantan kepala Inspektorat SBB, Aleks Titawano, yang dihadirkan pemohon PK (terpidana) melalui kuasa hukumnya Yustin Tuny.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Feliks R. Wuisan Cs itu dihadiri termohon PK dari Kejari SBB, Junita Sahetapy.

Saksi Aleks Titawano dalam sidang menuturkan, untuk perkara dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tersebut,sesuai rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI,tahun 2016 lalu,terdapat penyaluran alokasi dana desa tidak tertib dan sebesar Rp.1,9 miliar lebih tidak sesuai ketentuan. Sehingga berdasarkan hasil hitungan, sisa dana sebesar Rp.1,4 miliar lebih harus terpidana Reonaldo Silooy eks kepala BPMPD mengembalikannya ke kas negara.
“Faktanya, terpidana sudah kembalikan 100 persen sejak tahun 2017 itu yang mulia,” ujar Titawano saat kuasa hukum pemohon PK mencecar saksi seputaran pengembalikan kerugian keuangan negara.
Menurutnya, sejak menjabat sebagai kepala Inspektorat, setiap tahun selalu melakukan verifikasi terkait perhitungan keuangan negara Kabupaten SBB. Kemudian terhadap anggaran tunjangan penyimpangan pengelolaan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) tersebut, ada terjadi penyalahgunaan namun sudah diatasi persoalannya oleh kepala BPMPD.
“Jadi pada intinya, kerugian keuangan negara ini sudah dikembalikan terpidana,” tandasnya.
Di lain sisi, kuasa hukum pemohon PK, Yustin Tuny mengatakan, jika memang fakta sidang kerugian negara sudah dikembalikan, lalu bagaimana jaksa mau membuktikan adanya perbuatan korupsi dalam kasus ini.
Sebab, sejak pengembalian dilakukan baru kasus ini diproses secara hukum. “Jadi pada intinya kita pertanyakan hal ini. Apa yang menjadi dasar Kejari SBB mengjerat kliennya dalam perkara ini. Nah, ini lah yang membuat kami untuk ajukan PK. Dalam PK ini juga sebanyak 40 novum yang kita diajukan dalam PK,” tandas Yustin.
Sekedar tahu saja, Kejari SBB melakukan eksekusi penahanan terhadap Reonaldo Silooy, selaku terpidana kasus tindak pidana korupsi atas penyimpangan pengelolaan dana Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa saat menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala BPMPD Kabupaten SBB pada periode Juni sampai dengan September 2015.
Eksekusi penahanan dilakukan tim eksekutor Kejari SBB yang dipimpin oleh Junita Sahetapy, selaku Kasi Pidsus dengan dibantu oleh tim pengamanan Intelijen Kejari SBB yang dipimpin oleh Harius Prangganata, selaku Kepala Seksi Intelijen.
Kasi Pidsus Kejari SBB, Junita Sahetapy menerangkan, pelaksanaan eksekusi terhadap Drs. Reonaldo Silooy, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 690/K/Pid.Sus/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 05/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB Tanggal 08 Juli 2018 menyatakan Drs. Reonaldo Silooy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 atas penyimpangan pengelolaan dana TPAPD sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Atas putusan tersebut Reonaldo Silooy, akan menjalani pidana penjara di Lapas Kelas II B Piru selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000, subsidair 4 bulan penjara.(SAD).

Comment