by

Sikap Keras DPRD MBD Terhadap PT Dharma Indah

Ambon, BKA- Sikap keras diambil Komisi C DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk menyikapi keluhan masyarakat, terkait masalah mahalnya harga tiket kapal cepat yang melayari trayek Ambon-Damer-Moa-Kisar pulang pergi.

Sebelumnya, Komisi C sudah pernah memediasi masalah tersebut dengan PT Dharma Indah selaku penyedia jasa layanan kapal cepat tersebut, agar dapat menurunkan harga ticket.

Namun sampai sekarang, upaya itu tidak mendapat respon dari perusahaan swata itu. Harga ticket yang diberlakukan masih sama, yakni, Rp Ambon-Damer Rp 180.000, Ambon-Moa Rp 640.000 serta Ambon-Tiakur Rp 750.000.

Harga tersebut sering dikeluhkan oleh masyarakat yang ingin bepergian dari MBD ke Kota Ambon maupun sebaliknya, karena memang terbilang mahal bagi masyarakat, apalagi di tengah kondisi Covid-19.

Untuk itu, pada kesempatan rapat bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, beberapa waktu lalu, Komisi C DPR MBD langsung mengusulkan untuk dilakukan pemutusan kerja sama dengan PT Dharma Indah.

Ketua Komisi C DPRD MBD, Frest Pera, mengatakan, selaku wakil rakyat, masalah tarif tiket adalah persoalan serius yang wajib ditindaklanjuti.
Padahal, katanya, sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD telah menunjukkan itikad baik, dengan mengakomodir keluhan perusahaan pelayaran swasta itu, terkait penambahan kapasitas penumpang.

Selama ini, sejak pemberlakuan PSBB hingga masa PSBB transisi, memang jumlah penumpang kapal cepat dibatasi hanya 100 orang. Tapi karena permintaan perusahaan itu, Bupati MBD kemudian mengeluarkan surat instruksi per tanggal 1 Februari lalu, terkait penambahan jumlah penumpang menjadi 150 orang.

Namun, kata Frest, keinginan mereka telah terpenuhi, namun keinginan pemerintah kabupaten belum mereka penuhi, yakni, penurunan harga ticket kapal cepat, sebagai konsekuensi penambahan jumlah penumpang.

“Jika bagi mereka, kapasitas penumpang yang ditetapkan justru merugikan pihak perusahan, mengapa hal ini tidak disampaikan sebelumnya. Padahal kebijakan PSBB ini telah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Sehingga bagi kami, alasan perusahaan untuk tidak menurunkan tarif tiket kapal cepat tidaklah rasional. Dan hal ini sangat menyusahkan masyarakat MBD. Secara tidak langsung, PT Dharma Indah telah melakukan “pemerasan” terhadap masyarakat MBD,” tegasnya, saat dihubungi BeritaKota Ambon via handphone, Selasa (9/2).

Lanjutnya, untuk mengantisipasi pemutusan kerja sama layanan transportasi laut dengan PT Dharma Indah, Komisi C DPRD MBD telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku untuk menyediakan satu unit kapal Sabuk Nusantara, guna melayani trayek yag selama ini dilayani PT Dharma Indah. “Sehingga tidak terjadi kekurangan layanan transportasi laut di wilayah Kabupaten MBD,” pungkasnya. (GEM)

Comment