by

Sinergi PLN-KPK Berhasil Amankan Rp 1 Triliun Aset Negara

Ambon, BKA- Kerja sama antara PT PLN, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), terus digalakkan untuk percepatan pengamanan aset yang dimiliki perseroan.

Hal itu dibuktikan dengan penyerahan 390 sertifikat dengan luas mencapai 233 ribu meter persegi yang tersebar di Provinsi Maluku atau dengan nilai aset sebesar Rp 59 miliar, oleh Kementerian ATR/BPN kepada pihak PLN.

Penyerahan sertifikat itu dilakukan secara simbolis oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal, kepada General Manager PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Romantika Dwi Juni Putra, dan General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Maluku, Jonner M. P, yang disaksikan oleh Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, Ketua KPK, Firli Bahuri, dan Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Penyerahan itu dilaksanakan pada rapat koordinasi (rakor) perbaikan tata kelola aset dan penyerahan sertifikat tanah kepada PLN dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Maluku, yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat (25/9), pekan kemarin.

Dengan begitu, total penyelamatan aset yang telah dilakukan PLN, mencapai 3.308 sertifikat dari 12.700 bidang tanah yang sudah melalui tahap pengukuran. Jumlah tersebut termasuk sertifikat yang diserahkan pada acara koordinasi tata kelola aset di empat provinsi dan dari laporan seluruh Unit Induk PLN di seluruh provinsi.

Berkat sinergitas antara PLN, KPK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tersebut, nilai aset tanah yang diselamatkan telah lebih dari Rp 1 triliun.

Ketua KPK, Firli Bahuri, mengapresiasi kerja keras PLN bersama Kementerian ATR/BPN, untuk mengamankan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.

Karena menurutnya, sertifikasi tanah merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi dan penyalahgunaan aset negara.

“Hari ini, saya hadir bukan sekadar seremonial. Program manajemen aset ini menjadi bagian dari delapan program intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di daerah. Kami terima kasih dan apresiasi seluruh pihak yang turut serta menyelesaikan permasalahan tanah dan sertifikasi tanah ini,” tutur Firli.

Hal senada juga disampakkan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal, juga mengapresiasi inisiatif PLN untuk proses sertifikasi tanah, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.

“Dengan cara biasa, ini butuh waktu mencapai 100 tahun tanah yang ada bisa disertifikatkan. Namun, dengan perintah Presiden dan kerja sama banyak pihak, tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar. Seluruh sumber daya dan dana akan kita upayakan. Harapannya BUMN, BUMD dan Pemerintah Daerah mencontoh PLN, melakukan sertifikasi atas aset-aset tanahnya,” ucap Sunraizal.

Sementara Gubernur Maluku, Murad Ismail, dalam kesempatan itu, mengatakan, sertifikasi aset merupakan bagian manajemen aset. Ini sangat dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

“Ini bermanfaat untuk menjaga nilai aset, menghindari pembelian aset yang tidak perlu, meningkatkan keamanan aset dan kemudahan dalam penyusunan anggaran untuk pengadaan aset,” ucap Murad.

Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan, kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki, demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

“PLN merasakan betul uluran bantuan yang luar biasa dari BPN. Kerja sama tersebut diperkokoh lagi dengan dukungan dari KPK yang memiliki satu fokus, yakni, program pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN,” tutur Darmawan.

Melalui penyerahan ini, sertifikasi aset tanah PLN di Provinsi Maluku terus meningkat. Semula hanya 18 persen per 31 Desember 2019, kini menjadi 86 persen.

“Kementerian ATR/BPN-RI, saya ingat betul Presiden kita, Bapak Jokowi menugaskan untuk menyelesaikan masalah yang seolah-olah waktu itu tidak mungkin, mensertifikasi 12 juta bidang lahan dalam lima tahun. Hari ini, dengan suasana yang berbeda di Kota Ambon, menjadi tempat ditemukannya titik terang sertifikasi tanah. Kota Ambon yang manis dan cantik. Keindahan alam Ambon yang menawan dan masyarakatnya sangat ramah. Tepatlah kota ini disebut Ambon Manise,” ungkap Darmawan.

Untuk itu, orang nomor dua di PLN ini juga menyampaikan terima kasih atas dukungan jajaran KPK-RI dan Kementerian ATR/BPN RI. Karena pencapaian ini tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan KPK, Kanwil BPN Maluku, dan Pemerintah Daerah yang berada di Maluku.

Karena menurutnya, sertifikasi tanah tidak hanya bermanfaat bagi PLN, namun juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“PLN merasakan betul uluran bantuan yang luar biasa dari BPN dan Pemerintah Daerah. Kerja sama tersebut makin diperkokoh lagi, di mana lembaga yang kita hormati dan kita cintai sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, memiliki satu fokus yakni program pencegahan korupsi melalui pembenahan dan penyelamatan aset tetap BUMN,” tambah Darmawan.

Rakor kali ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan MoU, antara Direktur Utama PLN dengan Menteri ATR/BPN pada tanggal 12 November 2019, dan penandatanganan PKS antara General Manager Unit Induk PLN se-Indonesia dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia, pada tanggal 27 November 2019 lalu.

Selain di Ambon, sebelumnya, penyerahan sertifikat dari Kementerian ATR/BPN kepada PLN telah dilakukan di beberapa provinsi, diantaranya Jawa tengah 609 Aset, Gorontalo 117 Aset, Jambi 737 Aset dan Sumatera Utara 1.105 Aset.(RHM)

Comment