by

Siswa Tidak Belajar 1 Semester, Takaria: Disdik Ambon Harus Bertanggungjawab

Ambon, BKA- Ketua Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Dr. J. Takaria, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ambon untuk bertanggungjawab terhadap proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dilakukan.

Pasalnya, berdasarkan hasil evaluasi sekolah, ada siswa yang tidak pernah mengikuti pembelajaran selama 1 semester, lantaran tidak memiliki fasilitas belajar Daring.

Sebagai penanggungjawab pendidikan di Kota Ambon, menurutnya, Disdik Kota Ambon yang dipimpin Fahmi Salatalohy ini sebenarnya tidak boleh diam, hanya melihat anak-anak kesulitan dalam belajar di tengah pandemi Covid-19. Karena hal itu akan sangat berdampak pada kualitas mereka di masa mendatang.

“Dinas harus bertanggungjawab terkait persoalan itu, karena itu tanggungjawab mereka. Bahaya kalau siswa tidak belajar selama 1 semester. Dengan adanya PJJ ini, sebenarnya dinas harus turun langsung ke sekolah-sekolah, pantau perkembangan belajar mengajar. Jika kedapatan anak kesulitan belajar karena fasilitas, dinas harus menyiapkan seluruh fasilitas itu. Kalau dinas hanya menunggu laporan dari sekolah, itu yang sulit. Jika sekolah tidak lapor, maka dinas tidak tahu soal perkembangan belajar anak selama PJJ. Dan persoalan ini terjadi, karena mungkin sekolah tidak melaporkan kepada dinas. Ditambah dinas sudah malas mengontrol sekolah, maka jadilah hal-hal demikian. Bahwa soal teknik mengajar itu guru, tapi kalau terkendala, itu tanggungjawab dinas untuk mengatasi itu, agar jangan sampai siswa tidak belajar 1 semester. Ini penting untuk diperhatikan, karena mengenai mutu dan kualitas pendidikan. Kalau sekolah terkendala, kemudian dinas tinggal diam, maka pasti kualitas di Maluku, khusus Kota Ambon akan tertingal jauh,” ungkap Takaria, Selasa (19/1).

Menurutnya, jika dinas masih terus membiarkan sekolah berjalan sendiri hingga pada semester genap ini, maka pasti akan menemukan lebih banyak persoalan di waktu mendatang.

Untuk itu, dia meminta, dinas secepatnya mengambil langkah untuk membantu sekolah, mengatasi berbagai persoalan yang terjadi akibat perpanjangan PJJ. Pasalnya, bukan saja siswa yang sudah jenuh belajar di rumah, orangtua maupun guru juga sudah merasa jenuh dengan proses belajar Daring maupun Luring.

Tapi kalau saja, katanya, Disdik Kota Ambon bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan PJJ, mungkin pihak sekolah tidak mendesak untuk meminta proses belajar tatap muka.

“Tapi justru yang terjadi kan, rata-rata semua sekolah minta belajar tatap muka. Itu artinya, mereka tidak mampu lagi untuk menjalankan PJJ ini. Nah, ini persoalan kita sekarang. Bahwa disatu sisi, belum bisa belajar tatap muka, karena masih pandemi, tapi sisi lain, tuntutan kebutuhan belajar siswa yang tidak lagi maksimal, akibat perpanjangan PJJ. Sehingga membuat mereka harus lakukan belajar tatap muka. Dan jika itu tidak diijinkan, akan menambah persoalan lagi. Jadi menurut saya, dinas harus bertanggungjawab penuh. Kalau masalahnya adalah fasilitas, ayo dinas bantu. Kalau masalahnya adalah minimnya teknik belajar daring, mari dinas dampingi mereka. Buatlah pelatihan bagi mereka, supaya mereka tidak kesulitan cari jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi,”terang Takaria.

Bahwa memang penanggungjawab teknis pembelajaran adalah sekolah. Tapi tentu harus tetap dalam koordinir pihak Disdik, agar sekolah tidak terkesan berjalan sendiri dalam menjalankan pembelajaran secara Daring dan Luring. “Karena apapun strategi sekolah ditengah pandemi ini, tetap saja ada kendala,” pungkasnya. (LAM)

Comment