by

Skema Baru Jadi Guru, Tuaputty: Itu Buat Pendidikan Semakin Buruk

Pemerintah berencana merubah skema menjadi guru. Salah satu skema yang menuai banyak catatan publik, yakni, semua lulusan sarjana dan Diploma 1V non pendidikan juga berhak menjadi guru, jika telah mengikuti dan lulus ujian akhir PPG serta telah memperoleh sertifikat profesi guru.

Terhadap skema tersebut, Guru Besar Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Prof. DR. Hasan Tuaputty, menilai, skema tersebut tidak tepat jika diberlakukan. Itu malah akan memperburuk mutu pendidikan. Bukan memperbaiki.

Dia menjelaskan, memang lulusan sarjanan non pendidikan yang ingin menjadi guru, terlebih dahulu mengikuti PPG.

Namun proses tersebut jangan dijadikan ukuran seseorang menjadi guru. Berbeda jika dibandingkan dengan lulusan pendidikan guru, yang memang sejak awal telah dididik dan dibina ilmu mendidik di dalam maupun di luar kelas.

“Memang di PPG, bisa saja itu dari Diploma IV yang bukan lulusan pendidikan guru. Karena kalau di PPG, itu mereka akan dibina selama 3 semester. Tapi bagaimana dengan nasib kualitas pendidikan kita? Di PPG, mereka memang diberikan pedagogy. Tapi jauh lebih baik itu teman-teman yang memang dari fakultas keguruan, sebab mereka lebih banyak diberikan pemahaman terkait kondisi profesionalnya. Sehingga sebenarnya harus berikan pelayanan lebih kepada mereka saat seleksi itu. Jika diberikan peluang kepada semua lulusan, maka itu sama saja membuat pendidikan kita tidak lebih baik,” ungkap Tuaputy, yang juga Pembantu Dekan (PD) Bidang Kemahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unpatti Ambon, Senin (17/5).

Skema tersebut, menurutnya, boleh-boleh saja digunakan. Tapi untuk jurusan-jurusan tertentu saja, yang tidak ada pada fakultas keguruan. Jangan dibuka sebebasnya kepada semua lulusan sarjana non pendidikan.

“Kalau misalnya untuk program studi yang tidak ada, ya, boleh saja. Misalnya, pertambangan. Sebab bisa saja orang-orang berfikir, ngapain ambil jurusan guru kalau semua jurusan bisa jadi guru. Ini juga dapat mempengaruhi kurangnya minat siswa, akibat peluang itu diberikan. Namun kalau sudah diatur, kita juga tidak bisa melawan pemerintah. Tapi mudah-mudahan, pemerintah juga pertimbangkan dampak negatifnya,” tandas Tuaputty. (LAM)

Comment