by

SMA Dilarang Pungut Uang Komite

Ambon, BKA- Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbub) Provinsi Maluku, Insun Sangadji, menegaskan, melarang SMA/SMK atau sederajat untuk memungut uang komite dari orangtua siswa.

“Komite itu aturan. Komite itu tidak boleh menagih uang dari orangtua. Tapi Komite tugasnya mencari uang untuk sekolahnya dari luar. Misalnya dari alumni, bukan harus meminta dari orangtua. Jadi saya tegaskan, SMA/SMK dilarang meminta uang komite dari orangtua,” kata Sangadji, pada rapat bersama dengan Komisi IV DPRD Maluku, Selasa (26/1).

Pungutan yang dibolehkan dari orangtua siswa, terangnya, hanya berupa sumbangan pendidikan. Itu pun disesuikan dengan Rencana Anggaran Kerja Sekolah (RAKS). Karena dalam program RAKS dilarang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional dan BOS Daerah. Jika dibolehkan menggunakan BOSDA dan BOSNAS, maka tidak lagi memungut sumbangan pendidikan dari orangtua.

“Kalau semua operasional sekolah sudah dibiayai oleh BOSDA dan BOSNAS, sudah tidak boleh lagi ambil uang komite dari orangtua,” ucapnya.
Untuk itu, setiap sekolah diharuskan membuat RAKS, agar memudahkan pihak Disdikbud melakukan peninjauan langsung ke masing-masing sekolah, terutama untuk mengetahui sejauh mana penggunaan dana BOSDA dan BOSNAS. Sehingga jika terjadi kekurangan dana dalam RAKS, pihak sekolah dibolehkan meminta sumbuangan dari orangtua.

“Kalau dalam RAKS, anggarannya cukup, maka dilarang meminta uang komite. Sabaliknya, kalau masih kurang, dibolehkan. Itu ada sekolah yang dana BOS-nya miliaran rupiah, tapi kalau masih meminta uang komite, itu yang salah. Dan ini kita harus tegas, bila perlu kita evaluasi pimpinan sekolahnya,” bebernya.

Untuk itu, dirinya berjanji akan menertibkan sekolah yang masih melakukan pungutan uang komite, dengan mempertimbangkan RAKS lewat audit inspektorat. Selanjutnya, hasilnya akan ditindaklanjuti Disdikbud.

“Kalau sekolah negeri sudah tidak lagi meminta uang komite. Kalau Swasta, kita lihat lagi, apa jumlah BOSDA dan BOSNAS-nya sudah sesuai dengan jumlah siswa atau belum. Karena terkadang sekolah swasta jumlah siswa sedikit, sehingga bantuanya juga yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sumbangan pendidikan boleh, tapi uang komite tidak boleh lagi,” pungkasnya. (RHM)

Comment